Dana APBN yang setiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah bukanlah sedikit seperti tahun lalu misalnya APBN mencapai Rp1.743,6 triliyun. Seribu triliyun tersebut akan disebarkan ke seluruh provinsi di Indonesia.
Dengan anggaran sebesar itu diharapkan mampu menumbuh kembangkan ekonomi daerah seperti membangun fasilitas umum (jalan raya, gedung sekolah, dan lainnya).
Akan tetapi, setiap APBN cair ada saja kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi yang berakibat tidak terserapnya anggaran dengan baik.
Seperti kasus mantan anggota DPR Amin Santoso yang terbukti melakukan korupsi dana APBN sekitar 1 miliar dan dihukum 8 tahun penjara. (detiknews)
Dijadikan Tersangka
Lebih mengejutkan lagi kasus yang baru viral, seorang mantan bendahara Desa Citemu Nurhayati ditetapkan tersangka setelah melaporkan dugaan korupsi kepala desanya senilai Rp 800 juta.
Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 telah termaktub siapa saja (masyarakat) yang melaporkan tindak pidana korupsi akan mendapatkan perlindungan serta penghargaan,
Akan tetapi semua hal itu sirna ketika Nurhayati melaporkan kepala desanya.
Jatuh Sakit
Kini Nurhayati sedang dirawat di rumah sakit, kesehatannya menurun sejak ditetapkan sebagai tersangka.
Terlibat Kasus Korupsi
Polda jabar mengatakan penetapan Nurhayati sudah sesuai prosedur. Polisi juga menyatakan bahwa Nurhayati bukanlah pelapor melainkan saksi, dan penyidik menduga Nurhayati terlibat dalam dugaan korupsi. (kompas.com)
Dari sudut pandang Nurhayati ia merasa tak bersalah karena telah melaporkan koruptor yang mencuri uang sekitar 800 juta. Sebaliknya polda jabar menduga bahwa Nurhayati terlibat dalam kasus ini dan penetapan Nurhayati sebagai tersangka sudah sesuai prosedur.
Apakah Nurhayati benar-benar tidak terlibat atau sebaliknya. jika terlibat maka langkah yang dilakukan polda jabar sudah benar. Tetapi jika Nurhayati terbukti tidak melakukan korupsi, sungguh keji penegak hukum di negeri ini.