Seperti Apasih Suasana Menjelang Pemilu?

Pemilu serentak 2024 akan segera dilaksanakan. Penyelenggara pemilu telah melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, mulai dari pemembukaan pendaftran calon anggota legislatif (Caleg) dan anggota Dewan Perwakilan (DPD) untuk pemilu 2024. Partai politik telah melakukan konsolidasi internal partai. Suasana pemilu semakin terasa bahkan menjadi wacana yang begitu hangat untuk diperbincangkan. Berita dan wacana politik pun hadir disetiap media yang digunakan masyarakat baik itu media mainstream maupun media sosial.
    

Menjelang pemilu 2024 masyarakat mulai disajikan dengan kampanye-kampanye politik yang menarik perhatian dan seakan-akan apa yang diucapkan ketika kampanye tadi benar-benar akan mereka jalankan, mulai dari jualan program pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis. Wacana ini sering sekali kita dengar pada setiap pencalonan baik untuk calon anggota legislatif dan calon presiden dan wakil presiden bisa disebut memang setiap mendekati pemilu pasti wacana-wacana seperti ini muncul.    Namun, tidak menutup kemungkinan ternyata banyak juga para kandidat yang sukses menjaring simpatik masyarakat terlebih masyarakat yang awam dan buta akan politik yang ikut mendukung calon anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden tadi berkat kampanye yang mereka jalankan.
    

Isu populer mengenai sekolah gratis dan kesehatan ini akan mempengaruhi suara rakyat dan akan lebih bermakna bagi kandidat disetiap momentum pemilihan untuk mendapatkan dukungan. Kandidat yang telah diusung oleh partai yang mencalonkan akan beradu program yang pastinya pro rakyat. Kendati demikian program gratis yang ditawarkan ini belum tentu terlaksana dan apabila terlaksana pun tidak akan bisa dalam jangka panjang, mengapa? Karena ketika suara rakyat telah mereka ambil dan miliki mereka seketika lupa dengan wacana, janji, dan program-program yang mereka kampanye kan sebelum mereka terpilih menjadi anggota.
    

Hanya saja, program-program pembangunan yang ada belum menyediakan ruang dan mekanisme pengawasan dari masyarakat yang mestinya juga terintegrasi dalam program-program pembangunan. Masyarakat harusnya terlibat dan melibatkan diri pada langkah yang lebih jauh yakni monitoring, evaluasi atau penilaian terhadap program pembangunan dan ikut berkontribusi dalam pelaksanaan program-program yang telah disampaikan ketika kampanye agar program itu tidak hanya berjalan sebentar. Secara subtansial program pembangunan adalah untuk rakyat. Oleh karena itu ketepatan sasaran harusnya diberikan pula ruang untuk rakyat untuk menilainya dan hasilnya berimbang.

Menurut jurnal yaitu "Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia" yang ditulis oleh Pudji Muljono, Saharuddin, dan Martua Sihaloho. Kita dapat mengenal penilaian program pembangunan dengan istilah audit sosial, istilah ini belum populer, audit yang melibatkan masyarakat atau komunitas, kelompok rentan/marginal/miskin (Perempuan, orangtua, kelompok difabel dan anak-anak).
    

Model pelibatan masyarakat sebagai penerima manfaat ini memang sebaiknya dilakukan untuk memastikan program-program tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara sosial dan berefek untuk membantu masyarakat. Kebijakan dan program pemerintah dalam pemenuhan hak dasar meningkatkan ekspektasi bagi warga untuk mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ekspektasi ini tidak diimbangi oleh perubahan  dalam pelayanan publik dan peningkatan sarana yang memadai.

Dalam dunia kesehatan dan pendidikan masih tampak jelas praktek diskriminatif terhadap yang kurang mampu "tak ada uang tak ada ruang" juga bagi mereka yang memiliki BPJS kesehatan mereka selalu dipandang sebelah mata dan dikesampingkan. Untuk itu mencapai keseimbangan atas program-program yang telah dijanjikan pada saat kampanye, diperlukan audit sosial  berbasis komunitas agar terjadi tingkat kepercayaan bagi warga dimasa mendatang. Semoga pemilu 2024 menghasilkan calon wakil rakyat yang selalu mementingkan kepentingan rakyat.