Setiap menjelang pemilu/pilkada, dinasti politik selalu saja menjadi topik hangat yang selalu di bicarakan. Akan ada pro dan kontra yang tak bisa di hindari. Walaupun di permukaan umumnya tak terlihat adanya gejolak pada partai politik yang melakukan praktik dinasti politik, sulit di tolak bahwa adanya kegelisahan pada sejumlah kadernya yang merasakan adanya ketidakadilan. Gambaran seperti ini mirip antrean panjang di tengah kemacetan yang tiba-tiba disusul oleh kendaraan yang dikawal polisi.
Indonesia sebagai negara demokrasi di mana di dalamnya terdapat kenyakinan bahwa kekuasaan politik seharusnya di pegang oleh rakyat, untuk rakyat, dan atas nama rakyat. Namun, dalam prakteknya, idealisme demokrasi seringkali di pertanyakan oleh kenyataan politik yang kerap di warnai oleh praktik-praktik yang tidak demokratis, seperti dinasti politik. Dinasti politik yang sering kali terjadi di berbagai negara memperkuat ketergantungan pada keluarga politik tertentu, melalaikan aspirasi rakyat, dan menghambat kemajuan demokrasi yang seharusnya mengalir secara alami. Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), penting bagi masyarakat untuk memutus rantai dinasti politik yang mungkin telah mengikat perjalanan politik sebuah negara.
Dinasti Politik
Dinasti politik merupakan proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu, yang mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Ini berlawanan dengan prinsip demokrasi, yang mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan rakyat. Dinasti politik dibenci, tetapi tidak dilarang. Namun, tidak semua orang yang mencalonkan diri dalam pemilihan publik adalah yang terbaik untuk mengisi posisi tersebut. Dinasti politik tidak menyediakan ruang kompetisi yang setara dan adil. Indonesia memiliki sejarah politik yang pernah menganut sistem kerajaan, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa negara Indonesia bukan negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.
Dinasti politik sebenarnya merupakan perwujudan dari sistem birokrasi neopatrimonial. Regenerasi kekuasaan tidak dilasanakan melalui penunjukan seperti dalam Masyarakat patrimonial, tetapi melalui demokrasi prosedural. Memang pimpinanannya di pilih oleh rakyat, namun yang tetap menetukan siapa calonnya adalah partai politik.
Menggali Akar Permasalahan
Untuk memahami bagaimana dinasti politik terbentuk dan bertahan dalam sistem politik suatu negara maka perlu di gali akar permasalahnnya. Dinasti politik tidak terbentuk begitu saja, tetapi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah politik, struktur sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat setempat.
Pertama, sejarah politik suatu negara dapat memainkan peran penting dalam pembentukan dinasti politik. Contohnya, dalam beberapa negara yang mengalami periode panjang pemerintahan otoriter atau kolonialisme.keluarga-keluarga yang memiliki akses kek kekuasaan politik seringkali dapat memanfaatkan hubungan dan kekayaan mereka untuk mempertahankan dominasi politik. Perubahan menuju sistem demokrasi seringkali tidak sepenuhnya menghapus warisan politik masa lalu, dan struktur politik yang ada bisa di manfaatkan oleh keluarga politik untuk mempertahankan kekuasaan.
Kedua, faktor struktural seperti ekonomi dan sosial juga turut memengaruhi terbentuknya dinasti politik. Keluarga-keluarga yang memiliki kekayaan, kekuasaan dan akses ke sumber daya ekonomi yang besar seringkali dapat menggunakan kekayaan serta kekuasaan tersebut untuk memperkuat dasar politik mereka. Selain itu, struktur sosial yang memuliakan garsi keturunan tertentu atau kasta tertentu juga dapat memberikan keunggulan bagi keluarga politik untuk tetap mempertahankan kekuasaan.
Ketiga, budaya politik masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperkuat dinasti politik. Jika masyarakat cenderung memilih calon berdasarkan garis keturunan atau hubungan personal maka kemungkinan besar dinasti politik akan terus bertahan. Selain itu, kurangnya kesadaran politik atau partisipasi masyarakat dalam proses politik juga dapat memperkuat keluarga politik yang sudah mapan.