Oleh: Muhammad Saddam Husein
Bogor---Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menyampaikan kritik terhadap program Brigade Swasembada Pangan atau Brigade Pangan yang digagas oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menilai program tersebut belum memiliki kejelasan terkait lokasi lahan yang akan digunakan hingga mekanisme pembayaran gaji bagi para peserta program.
"Pertanyaan mendasarnya adalah, di mana lahannya?" ujar Andreas saat dihubungi Tempo melalui telepon pada Jumat, 22 November 2024. Andreas menduga lahan yang akan digunakan untuk program ini mungkin berada di Merauke, Papua. Namun, ia menekankan bahwa pengembangan swasembada pangan di wilayah seperti itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. "Kalau menurut saya nanti mereka akan ditempatkan di Merauke atau wilayah pengembangan baru, selesai sudah (masalahnya) kalau petani muda dipindahkan ke sana," jelasnya.
Andreas juga mempertanyakan mekanisme pembayaran gaji yang disebut-sebut akan mencapai Rp 10 juta per bulan per orang. Menurutnya, hingga kini belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab membayar gaji tersebut. "Siapa yang akan membayar Rp 10 juta per bulan? Pemerintah? Atau siapa? Jika ini terkait dengan food estate, lalu perusahaan mana yang mau menggaji sebesar itu?" tanya Andreas. Ia menyarankan agar pemerintah tidak terlalu ambisius dalam mencanangkan program swasembada pangan dan lebih fokus pada kebijakan sederhana yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.
"Saya kira berpikir sederhana saja sudah cukup, tidak perlu terlalu megah, menggebu-gebu, atau terlalu ambisius. Fokus saja pada hal-hal sederhana," tambahnya.
Di sisi lain, Kementan telah meluncurkan program Brigade Swasembada Pangan untuk mendukung upaya swasembada pangan yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa program ini akan melibatkan mahasiswa untuk menggarap lahan yang telah disediakan oleh negara.
"Kami akan mengirim mahasiswa ke lapangan. Target awal kami sekitar 20 ribu mahasiswa, sementara yang mendaftar sudah mencapai 23 ribu. Pelaksanaannya bertahap, mulai dari 5 ribu hingga 3 ribu peserta," ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya pada Rabu, 20 November 2024.
Amran menjelaskan bahwa Kementan akan menunjuk langsung para brigade yang bertugas memimpin mahasiswa tersebut. Setiap brigade akan memimpin sekitar 15 mahasiswa dan bertanggung jawab mengelola lahan seluas 200 hektar.
"Skemanya adalah satu brigade memimpin 15 mahasiswa untuk mengelola 200 hektar lahan," paparnya.
Ia menambahkan bahwa setiap kelompok mahasiswa wajib berkomitmen untuk mengelola lahan tersebut selama minimal lima tahun. Amran juga menegaskan bahwa mahasiswa tidak perlu khawatir karena mereka akan mendapatkan pendapatan hingga Rp 10 juta per bulan melalui program ini.
Sumber: Tempo