Implementasi kebijakan adalah mata rantai penting dalam proses kebijakan publik. Setelah kebijakan dirumuskan, implementasi memastikan kebijakan tersebut memiliki arti dan dampak nyata. Tanpa implementasi, kebijakan hanya menjadi dokumen tanpa hasil konkret. Menurut Dunn (2003), implementasi kebijakan adalah salah satu tahap penting selain formulasi dan penilaian kebijakan. Grindle (1980) menambahkan bahwa implementasi tidak hanya terkait mekanisme birokrasi, tetapi juga mencakup konflik, keputusan, dan distribusi hasil kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memainkan peran sentral dalam menentukan keberhasilan keseluruhan proses kebijakan.
Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2012), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Isi kebijakan meliputi: (a) kepentingan kelompok sasaran tercantum dalam kebijakan, (b) manfaat yang diterima kelompok sasaran, (c) perubahan yang diharapkan dari kebijakan, (d) ketepatan lokasi program, (e) kejelasan pelaksana yang bertanggung jawab, dan (f) dukungan sumber daya yang memadai. Sementara itu, konteks implementasi mencakup: (a) kekuasaan, kepentingan, serta strategi para aktor kebijakan, (b) karakter institusi dan rezim yang berkuasa, serta (c) tingkat kepatuhan dan respons kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut.
Berdasarkan Berita Riau Online, Banjir menjadi masalah serius bagi warga Kota Pekanbaru saat musim hujan. Pada Desember 2024, beberapa ruas jalan seperti Jalan HR Subrantas dan Jalan Arengka di bawah flyover tergenang air dengan ketinggian bervariasi. Genangan ini mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan banyak kendaraan mogok. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, mengatakan banjir disebabkan oleh drainase yang tersumbat. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau karena beberapa ruas jalan merupakan kewenangan provinsi. Dinas PUPR Kota Pekanbaru rutin mengerahkan pasukan kuning untuk membersihkan saluran drainase dan normalisasi anak sungai, sebagai langkah mengurangi genangan air dan risiko banjir. (Lara Olivia, 2024).
Banjir di Kota Pekanbaru semakin meluas dan menjadi ancaman serius dari September hingga Desember 2024. Berdasarkan Tribun Pekanbaru, beberapa ruas jalan seperti Simpang Arengka bawah flyover, Jalan Subrantas, Jalan Soekarno Hatta depan Citra Land, dan Jalan Ahmad Dahlan sering tergenang saat hujan. Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan risiko keselamatan. Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfahmi SE MH, meminta Dinas PUPR Kota Pekanbaru dan PUPR Provinsi Riau segera melakukan normalisasi parit yang tersumbat di lokasi-lokasi tersebut. Ia menegaskan perlunya koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi untuk menangani masalah banjir yang terus berulang di jalan-jalan utama. (Syafruddin Mirohi, 2024)
Berdasarkan laporan Kompas.com pada Desember 2024, banjir masih menjadi masalah serius di Kota Pekanbaru saat hujan deras. Salah satu lokasi yang memerlukan perhatian khusus adalah Jalan Sudirman di depan RS Awal Bros. Penyebab utama banjir adalah saluran drainase yang tersumbat sampah. Penjabat Gubernur Riau, SF Hariyanto, menginstruksikan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera menerbitkan surat edaran terkait pembersihan drainase. Kewenangan atas drainase berada di tangan Pemkot, sementara perbaikan jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau. Sinergitas antara Pemkot, Pemprov, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini secara berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mencegah banjir di wilayah Pekanbaru saat musim hujan tiba. (Annisa Dea Widiarini, 2024.)
Berdasarkan berita tersebut bahwa Banjir yang melanda Kota Pekanbaru memerlukan solusi terencana dan terpadu untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Pertama, normalisasi drainase harus terus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan membersihkan endapan dan sampah di saluran drainase serta anak sungai secara rutin. Kedua, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau untuk menangani banjir di jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Ketiga, solusi melibatkan masyarakat dengan mengajak mereka berpartisipasi menjaga kebersihan drainase dan parit di lingkungan masing-masing agar penyumbatan dapat dicegah. Keempat, pengadaan alat berat seperti eskavator amfibi harus diprioritaskan untuk mendukung normalisasi drainase dan sungai. Kelima, Pemerintah Kota harus mematuhi masterplan penanganan banjir untuk memastikan setiap langkah yang diambil berjalan efektif dan sesuai rencana. Dengan penerapan solusi ini secara konsisten dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan genangan air akibat banjir dapat diminimalisir, dan dampak buruknya terhadap masyarakat berkurang secara signifikan.
DAFTAR PUSTAKA
Annisa Dea Widiarini, 2024. Atasi Masalah Banjir, Pj Gubernur Riau Instruksikan Pemkot Pekanbaru Buat Surat Edaran Pembersihan Drainase https://regional.kompas.com/read/2024/06/09/175932778/ata si-masalah-banjir-pj-gubernur-riau-instruksikan-pemkot-pekanbaru-buat.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
Fajar, M. F. A., & Rafi, M. R. Y. (2023). Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim. Jurnal Studia Administrasi, 5(1), 10-31.
Grindle, Merilee S. 1980. Political and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Prince University Press