Kabar dipecahkannya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dua kementerian terpisah telah memicu reaksi diskusi yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan. Meskipun memisahkan instansi Pekerjaan Umum dengan Perumahan Rakyat memang bukan ide terobosan, namun isu ini muncul kembali dan sedang hangat diperbincangkan. Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, yang mempengaruhi infrastruktur sacara skala positif. Negara ini telah memasuki periode revolusioner sejak Presiden Jokowi, Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan elemen sentral dalam Pembangunan insfrastuktur yang merata pada masa ini.
Akan tetapi, dalam yang teranyar disampaikan bahwa pemisahan Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat akan memisahkan diri pada era di akhir mandat president Jokowi, yang dimana menjadi dua instansi, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Menyebabkan dua instansi ini pun memiliki lembaga otoritas berbeda-berbeda. Hal tersebut terjadi karena presiden yang akan mendatang memiliki rencana yang berbeda, rencana ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda tergantung pada efisiensi, fokus, dan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemisahan ini akan meningkatkan kinerja dan efisiensi masing-masing instansi, sementara yang lain khawatir bahwa perpecahan instansi dapat menyebabkan koordinasi yang kurang baik dan ketidakstabilan.
Tantangan Pemisahan Yang Dihadapi Kementerian PUPR
Seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi Kementerian PUPR akan semakin berat. Pembangunan infrastruktur berskala besar membutuhkan perencanaan yang matang, anggaran yang besar, dan koordinasi yang baik antar sektor. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kementerian adalah memastikan pembangunan infrastruktur terlaksana dengan kualitas yang baik dan tepat waktu. Dengan memisahkan kementerian menjadi dua instansi yang terpisah, Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, diharapkan masing-masing lembaga dapat lebih fokus dalam pekerjaanya dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan proyek.
Butuhnya Pemisahan Kementerian
Pemisahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman didasarkan pada beberapa pertimbangan penting, antara lain:
1. Fokus Pada Penyelesaian Permasalahan
Pemisahan kementerian dapat memberikan fokus yang lebih pada penyeleseaian permasalahan, baik dalam bidang pekerjaan umum maupun Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
2. Responsivitas Terhadap Tantangan
Pemisahan memungkinkan setiap masing kementerian untuk lebih responsif terhadap tantangan dan kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing, agar dapat memberikan pelayanan umum dengan lebih baik.
3. Spesialisasi SDM