Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengajukan permintaan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), untuk bertindak tegas terhadap peredaran game online yang mengandung unsur kekerasan dan seksualitas.
KPAI mendesak Kominfo untuk mengeluarkan regulasi yang membatasi penggunaan game online oleh anak-anak.
"Pemerintah, dalam hal ini Kominfo, seharusnya segera bertindak dan mengeluarkan regulasi untuk membatasi anak-anak menggunakan game online, terutama yang mengarah pada kekerasan dan seksualitas," ujar Komisioner KPAI Kawiyan dalam pernyataannya, Senin (8/4/2024).
Kawiyan melanjutkan, banyak kasus terjadi akibat dampak game online pada anak, mulai dari kasus pornografi anak, bully hingga pembunuhan yang berawal dari game online.
Kawiyan mendesak Kominfo untuk segera mengeluarkan aturan yang memblokir atau membatasi game online yang mengandung kekerasan dan seksualitas. Dia juga mendorong peran keluarga dan sekolah dalam pengawasan anak-anak.
"Kominfo harus tegas, blokir atau batasi. Selain itu, peran keluarga dan sekolah juga harus ditingkatkan, orang tua harus lebih ketat dalam mengawasi anak-anak mereka saat bermain game online," ujarnya.
Tidak hanya itu, Kawiyan juga menjelaskan dampak negatif dari game online pada anak-anak, seperti penggunaan kata-kata kasar.
"Banyak dampak negatif bagi anak-anak kita, saat ini banyak anak-anak kita yang berbicara kasar, seperti mampus, sialan karena kalah dan menang dalam permainan game online. Game online sangat berbahaya bagi anak-anak kita," lanjut dia.
KPAI juga menuntut perusahaan game untuk bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan pada anak-anak karena memainkan game tersebut.
"Perusahaan game juga harus bertanggung jawab. Dampak buruknya sudah sangat signifikan, jadi pemerintah dan kita semua tidak boleh menganggap remeh masalah ini, ini sudah menjadi masalah serius dan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan khusus tentang game online ini," tandasnya.