Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Keadilan sosial berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan hidup.
Hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara, mengatur hubungan antarwarga negara, dan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai.
Melindungi hak-hak warga negara
Hukum dapat melindungi hak-hak warga negara, baik hak asasi manusia maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara, seperti diskriminasi, penindasan, dan eksploitasi.
Misalnya, hukum dapat melindungi hak warga negara untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Hukum juga dapat melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status sosial.
Mengatur hubungan antarwarga negara
Hukum dapat mengatur hubungan antarwarga negara, baik hubungan antara individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Hukum dapat mencegah terjadinya konflik dan perselisihan antarwarga negara.
Misalnya, hukum dapat mengatur hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara pekerja dan pengusaha, dan hubungan antara negara dan warga negara. Hukum juga dapat mengatur tata cara penyelesaian perselisihan secara damai.
Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai
Hukum dapat menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Hukum dapat mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya.