Pada tanggal 21 Januari 2015, Pemerintah Indonesia telah meresmikan pengerjaan proyek Kereta cepat antara Jakarta-Bandung. Dengan adanya kereta cepat ini diharapkan dapat mengurangi jarak tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya sekitar 2-3 Jam menjadi kurang lebih 1 jam saja. Proyek besar ambisius periode Jokowi ini diperkirkan menghabiskan dana sebesar USD 5.5 Milliar atau 75 trilliun rupiah dan ini belum termasuk dengan besarnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
Proyek kereta cepat ini merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh China untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Presiden Jokowi dalam hal ini menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta Bandung merupakan rencana besar untuk menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan di luar Jawa. Perlu kita cermati apakah proyek ini efektif ataukah hanya seperti proyek-proyek transportasi di DKI Jakarta yang tidak jelas dimana keuntungannya.
Sebagaimana dengan ucapan Jokowi mengenai kereta cepat ini sebagai proyek awal menghubungkan beberapa kota-kota besar, terlalu premature untuk dilaksanakan. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi yang ada, seperti memperbaiki Pelabuhan, Bandara, Kereta Trans Sulawesi. Hal ini mengacu karena kereta cepat Jakarta-Bandung dirasa sangat menghamburkan uang,waktu, dan tenaga dikarenakan jarak antara Jakarta dan Bandung dapat dicapai dengan berbagai transportasi yang ada seperti Bus dan Kereta atau jarak yang terlalu pendek.
Kalau mau dijalankan alangkah baiknya jika kereta cepat tersebut menghubungkan antara Jakarta-Semarang atau Jakarta Surabaya. Keseriusan pemerintah yang mengatakan bahwa proyek ini adalah langkah awal seharusnya dapat dipikirkan ke depannya. Pembangunan ini juga rawan dengan pembangunan Jakartasentris yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi terhadap daerah-daerah lain karena hasil proyek ini akan lebih masuk ke daerah di bandingkan ke kantong pusat. Hal ini mengingatkan kita pada era orde baru yang sangat jawa sentris.
Banyak sekali polemik dalam pembangunan proyek kereta cepat ini. Pertama adalah mengenai peralatan hingga pekerja yang diimpor oleh China. Hal ini cukup merugikan bagi pemerintah Indonesia, karena salah satunya tujuan dari investasi ini adalah dapat menjadi proses alih teknologi. Proyek yang besar ini seharusnya dapat melibatkan anak dalam negeri, sehingga mereka dapat mempelajari teknologi kereta cepat dari proses pembuatan, perakitan, hingga pengoperasian. Banyak sekali anak dalam negeri yang dapat bersaing di tingkat Internasional dalam hal teknologi sehingga hal ini bukan menjadi suatu masalah jika melibatkan anak dalam negeri dalam proyek kereta cepat ini. Penggunaan peralatan impor untuk proses pembuatan, perlu kita cermati apakah ini hanya bersifat politis belaka ataukah peralatan produksi dalam negeri belum dapat bersaing atau sesuai dengan standar yang ada. Polemik yang kedua adalah mengenai perizinan yang belum tuntas, sebagaimana yang diutarakan oleh Menteri Perhubungan Ign Johan. Bahwa menurut Johan sendiri pihak China belum menyelesaikan seluruh proses perizinan untuk pelaksanan proyek, sehingga belum dapat memulai untuk melaksanakan proyek kereta cepat.
Permasalahan yang terakhir terkait biaya yang digunakan dalam proyek kereta cepat ini tidak menggunakan APBN tetapi menggunakan dana swasta dan joint venture BUMN. Penggunaan dana di luar dana pemerintah ini membuat semua resiko hampir dibebankan kepada pihak swasta, namun perlu di awasi mengenai penggunaan uang yang jumlahnya cukup besar ini dan selain itu juga perjanjian-perjanian lain.
Berdasarkan hal tersebut, kita perlu cermat apakah proyek kereta api cepat ini merupakan langkah yang efektif dan efisien untuk dapat dilaksanakan. Terkait banyaknya permasalahan-permasalahan yang tidak sedikit dan kecil ini. Jokowi sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia seharusnya dapat menjelaskan lebih rinci mengenai proyek ini apa keuntungan yang diperoleh selain dari itungan bisnis semata, perlu kita lihat juga mengenai dampak sosial dan budaya dari proyek kereta cepat ini.
