Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Arah Kebijakan

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa, terutama dalam konteks mayoritas penduduk Muslim. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika politik nasional, pendidikan Islam sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi kebijakan, implementasi, maupun relevansinya dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana politik pendidikan Islam harus diarahkan untuk memperkuat peranannya dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi?

Perlu disadari bahwa kebijakan pendidikan Islam tidak terlepas dari konteks politik nasional. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait pengelolaan pendidikan Islam, mulai dari kurikulum madrasah hingga pengelolaan pesantren. Namun, sering kali pendidikan Islam dianggap sebagai "alternatif" dari pendidikan umum, bukan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan jurang kualitas antara sekolah-sekolah umum dan lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama dari segi sarana prasarana, kualitas pengajar, dan metode pembelajaran. Kebijakan yang setengah hati seperti ini menimbulkan ketimpangan yang pada akhirnya mempengaruhi mutu lulusan pendidikan Islam.

Selain itu, kurikulum pendidikan Islam perlu ditinjau kembali agar lebih relevan dengan tantangan global saat ini. Banyak madrasah dan pesantren masih terfokus pada pengajaran teks-teks klasik tanpa mengimbangi kebutuhan keterampilan abad 21, seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kewirausahaan. Pendidikan Islam yang berkualitas bukan hanya tentang pemahaman agama yang mendalam, tetapi juga bagaimana lulusannya dapat berkontribusi dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung integrasi antara nilai-nilai Islam dan keterampilan praktis sangat dibutuhkan untuk menciptakan generasi yang mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas keislaman.

Di sisi lain, salah satu masalah utama yang dihadapi pendidikan Islam adalah kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan guru dan tenaga pengajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak guru madrasah dan pesantren yang menerima gaji jauh di bawah standar guru sekolah umum. Kondisi ini tidak hanya menurunkan motivasi pengajar, tetapi juga memengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Jika pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan Islam, maka perhatian terhadap kesejahteraan guru harus menjadi prioritas. Ini termasuk pemberian insentif yang memadai, pelatihan berkelanjutan, serta peningkatan status sosial guru madrasah dan pesantren.

Politik pendidikan Islam juga tidak bisa dilepaskan dari isu radikalisme. Beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam tertentu dapat menjadi lahan subur bagi penyebaran paham radikal. Hal ini sering digunakan sebagai alasan untuk memperketat pengawasan terhadap pesantren atau madrasah. Namun, pendekatan semacam ini justru dapat menimbulkan kecurigaan dan meminggirkan pendidikan Islam dari arus utama pendidikan nasional. Kebijakan yang lebih bijaksana adalah dengan memperkuat pendidikan Islam yang moderat, inklusif, dan toleran, melalui kurikulum yang menekankan pada akhlak mulia, pemahaman agama yang benar, dan keterbukaan terhadap perbedaan.

Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan juga harus diperkuat. NU dan Muhammadiyah, sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah berperan besar dalam pengembangan pendidikan Islam. Dengan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil ini bisa menjadi kekuatan besar dalam memajukan pendidikan Islam. Kebijakan yang mendorong sinergi ini, baik melalui bantuan dana, pelatihan, maupun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, akan membantu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan Islam.

Berdasarkan hal itu, politik pendidikan Islam harus diarahkan untuk mengatasi tantangan yang ada dengan solusi yang komprehensif. Kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pendidikan agama yang mendalam dan keterampilan duniawi, penguatan kesejahteraan guru, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi Islam, adalah kunci untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai kekuatan utama dalam pembangunan bangsa. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan Islam di Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang unggul dan relevan di era global.