Indonesia hari ini telah melewati begitu banyak periodisasi kepemimpinan, dengan berbagai kebijakan pro kontranya yang terkadang dibungkus oleh kepentingan segelintir elite demi hasrat kekuasaan yang tak terbendung lagi.
25 tahun sudah Republik ini menikmati janji manis "Reformasi", pasca lengsernya Soeharto Keprabon pada 21 mei 1998 hingga saat ini, tak ada hal "terlampau besar" yang telah dicapai melainkan 3 komponen utama Republik ini yang telah berhasil dirusak dan diutak-atik serta menjadi tontonan rakyat seluruh negeri.
Legislatif yang sangat bebal dalam bekerja sebagai pelayan rakyat, Yudikatif yang saat ini makin merosot akan keputusan-keputusan kontroversialnya dalam merusak konstitusi hingga Eksekutif yang ikut andil dalam merusak kontitusi tanpa sedikit rasa penyesalan.
Yang tertulis diatas hanyalah segelintir dari banyaknya kemerosotan masif dan rapor merah yang pantas penulis berikan untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini.
Indonesia yang tak bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bahkan ironi hari ini adalah pemikiran Rakyat kalangan bawah yang hanya peduli tentang bagaimana dirinya bisa melanjuti hidup tanpa memperdulikan kondisi bangsa ke depan, tanpa tau siapa yang akan duduk di pucuk kepemimpinan Nasional yang turut mempengaruhi kondisi kehidupannya.
Sudah terlalu lama para elite politik yang congkak mengendalikan sendi-sendi kehidupan bernegara, pertanyannya mau sampai kapan budaya apatis dari rakyat jelata ini akan berlangsung? Indonesia butuh perubahan yang berkeadilan, adil yang memberikan kesetaraan untuk semua, setara yang menyamaratakan dan mendobrak budaya feodal kalangan elite politik.
Harapannya tak ada lagi kesenjangan dan diskriminasi terjadi, kapan lagi perubahan itu dimulai setelah 78 tahun bangsa ini merdeka bahkan realisasi dari kalimat merdeka itu sendiri tak menyentuh rakyat jelata di Republik ini.
Masalah yang masih menjadi PR besar pemerintah saat ini tak bisa hanya diselesaikan dengan menggemukkan APBN melalui utang ataupun tindakan represif dari aparat, melainkan bagaimana peran pemerintah yang dituntut bisa menghadirkan keadilan untuk semua, sebagaimana yang tertulis di sila ke 5 Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".
Jalan mulus Republik ini untuk menuju perubahan yang berkeadilan sudah terbentang dan mendapat karpet merah, tak lama lagi 204,8 juta daftar pemilih tetap akan menyalurkan suaranya dalam rangka memilih nahkoda baru yang akan membawa angin segar dalam merealisasikan perubahan yang dicita-citakan.
Indonesia butuh cara-cara baru serta mindset baru untuk mengurus kompleksnya permasalahan beserta printilan-printilannya, tak hanya sekadar pandai beretorika atau jago dalam berjoget atau bahkan famous dan sering "fyp" dikalangan anak muda.
Pemimpin kedepan harus mampu menghadapi tantangan global yang semakin brutal hari demi hari, bagaimana sang nahkoda baru ini bisa menggeser atau bahkan mengeliminasi pengaruh asing dalam pengambilan kebijakan serta yang terpenting mewujudkan sila ke 5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia secara komprehensif.