Aksi demonstrasi pada hari ini. Sebagai bentuk protes dari mahasiswa,aktivis, dosen, dan beberapa aktor komedian, dan ada lebih banyak lagi kejutan yang tak akan habisnya membela nilai demokrasi yang hilang di negara kita ini.
Jika ada perubahan undang-undang yang tidak sesuai dengan Putusan MK, maka undang-undang itu dikatakan sebagai undang-undang yang tidak mematuhi hukum. Nah hal ini sebagai nilai monopolisasi dari para pejabat untuk membodohi masyarakat
Ketika hal-hal suara rakyat tidak di dengar maka, hal yang harus di lakukan adalah jalan pintas untuk menolak tegas kedatangan setiap masyarakat disetiap TPS masing-masing untuk memilih. Sebab suara kalian DPR-DPRD saja tidak di dengar, kenapa kita harus mendengar dan memilih mereka.
Kita sebagai anak bangsa indonesia yang selalu mencintai demokrasi dan melindungi hak-hak rakyat. Mari berfikir jernih persoalan putusan-putusan yang nantinya membuat kita susah di kemudian hari. Sebab sudah sejelas-jelasnya ini sebagai tindak pembodohan yang di lakukan oleh oknum-oknum pejabat yang bejat.
Demokrasi tidak pernah tanpa perjuangan. Dimana-mana di dalam sejarah, demokrasi harus diletakkan, harus diusahakan. Demokrasi bukan hadiah. Demokrasi adalah hasil kesabaran dan ketekunan dan ketelatenan.
Makanya demokrasi itu harus di perjuangkan untuk membentuk negara yang berkedaulatan. Masyarakat indonesia sedang dalam ambang kehancurannya yaitu, demokrasi yang hilang. Semua orang memiliki hak yang sama dalam berpolitik.
Nilai demokrasi terancam terhapus ketika ada pihak mendapat keistimewaan tertentu di tengah kontestasi politik yang semestinya berjalan adil, Ini namanya dinasti politik. Kalau kita lihat, ya, ruang itu sudah sangat terasa, tidak hanya berada di daerah-daerah tertentu.
Sampai sekarang kita bisa lihat kebiasaan dinasti politik itu muncul di tingkat nasional, terutama dalam keluarga Istana, Maka harus ada perlawanan terhadap pemimpin indonesia yang tidak becus menerapkan nilai-nilai idealis untuk masyarakat indonesia.
Ketika sistem pengisian jabatan berbasis keluarga, maka demokrasi menjadi kehilangan nilai. Hal ini karena konsep dinasti adalah konsep kerajaan yang menempatkan keluarga bangsawan dalam posisi-posisi yang signifikan.
Proses ini berjalan secara garis keturunan. Sebaliknya, persaingan dalam konsep demokrasi harus fair atau adil. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan atau posisi signifikan. Kesempatan ini termasuk untuk keluarga yang mempunyai kepentingan atau elite politik.