Perdagangan senjata ilegal telah menjadi masalah terus-menerus di Asia selama beberapa dekade. Perdagangan senjata gelap ini telah memicu konflik, kekerasan, dan ketidakstabilan di kawasan, mengancam keselamatan dan keamanan jutaan orang. Terlepas dari upaya pemerintah dan organisasi internasional untuk mengekang perdagangan, masalahnya tetap ada, didorong oleh permintaan besar akan senjata di wilayah tersebut dan keuntungan menguntungkan yang dapat diperoleh oleh mereka yang terlibat.
Asia adalah rumah bagi beragam negara, masing-masing dengan tantangan politik, sosial, dan ekonomi yang unik. Beberapa negara telah mengalami periode konflik dan ketidakstabilan yang berkepanjangan, yang menyebabkan proliferasi senjata, baik legal maupun ilegal. Dalam kasus lain, penegakan hukum yang lemah, korupsi, dan perbatasan yang keropos telah menciptakan lingkungan di mana perdagangan senjata dapat tumbuh subur.
Perdagangan senjata ilegal (Arms Smuggling) adalah salah satu isu kejahatan transnasional yang paling penting di Asia Tenggara setelah perdagangan narkoba dan manusia. Praktik perdagangan senjata telah berlangsung sejak akhir tahun 1980-an, dengan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Myanmar berfungsi sebagai pemasok senjata murah.
Perdagangan dan bisnis senjata yang semakin meningkat melibatkan orang per orang, kelompok-kelompok kecil di bawah tingkat nasional, dan pelaku yang bukan berasal dari negara. Mereka juga bertindak sebagai pengguna senjata. Sebagian besar senjata yang diselundupkan atau diperdagangkan di wilayah ASEAN adalah senjata ringan dan senjata kaliber kecil (Small Arms and Light Weapon / SALW). Hal ini membuat sulit untuk mengawasi kepemilikan dan peredaran senjata tersebut.
Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap perdagangan senjata ilegal di Asia adalah permintaan akan senjata. Wilayah ini ditandai oleh konflik dan ketegangan yang terus berlangsung, mulai dari sengketa wilayah hingga pemberontakan dan terorisme. Konflik ini telah menciptakan pasar senjata, baik legal maupun ilegal, dan telah menarik berbagai pelaku, termasuk kelompok kriminal, organisasi teroris, dan pejabat korup.
Di ASEAN, ada banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi perdagangan senjata ilegal melalui kerja multilateral dan bilateral antara negara anggota ASEAN. Kerja sama antar negara-negara ASEAN tidak hanya berfokus pada bidang militer, tetapi lebih bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan mencegah perlombaan senjata. Selain itu, kerja sama ASEAN tidak hanya terfokus pada masalah perdagangan senjata ilegal, tetapi juga kejahatan transnasional lainnya di wilayah Asia Tenggara.
Negara-negara ASEAN melakukan kerjasama seperti saling bertukar informasi dalam rangka mengatasi peredaran senjata ilegal oleh ASEAN Secretariat yang mengumpulkan hukum nasional yang dapat disusun menjadi hukum yang dapat diterapkan di ASEAN. Selain itu, ASEAN telah membentuk ASEANAPOL (ASEAN Chief of Police) sebagai instansi khusus, serta bea cukai, imigrasi, dan legislasi untuk mengatasi penyelundupan senjata baik di tingkat internasional maupun regional.
ASEAN Secretariat juga berkolaborasi dengan PBB serta bank dunia guna memperoleh informasi tentang perdagangan dan peredaran senjata ilegal. Perbatasan yang luas dan keropos di Asia juga berkontribusi pada kemudahan perdagangan senjata. Negara-negara di kawasan ini sering berbagi perbatasan yang panjang dan tidak dijaga ketat, sehingga sulit untuk mendeteksi dan mencegat pergerakan senjata. Hal ini terutama berlaku di daerah-daerah yang terpencil atau sulit diakses, di mana rute penyelundupan dapat dibuat dan beroperasi dengan impunitas relatif.
Selain itu, ketersediaan jaringan pembuatan dan penyelundupan senjata di beberapa negara juga memfasilitasi perdagangan senjata ilegal. Negara-negara seperti China, Korea Utara, dan Pakistan memiliki industri senjata yang berkembang dengan baik, dan senjata mereka sering diperdagangkan ke negara lain di wilayah tersebut. Senjata-senjata ini kemudian dapat didistribusikan ke berbagai aktor, termasuk kelompok kriminal, pemberontak, dan organisasi teroris.
Efek perdagangan senjata ilegal di wilayah tersebut telah menghancurkan. Proliferasi senjata telah memicu konflik dan ketidakstabilan, yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, pemindahan, dan gangguan ekonomi. Ini juga menghambat upaya untuk membangun perdamaian dan keamanan di kawasan, sehingga sulit untuk menyelesaikan perselisihan yang berkepanjangan dan membangun perdamaian yang berkelanjutan.
Upaya untuk mengekang perdagangan senjata ilegal di Asia telah berlangsung selama beberapa dekade, tetapi kemajuannya lambat. Pemerintah di wilayah tersebut telah berusaha untuk memperkuat undang-undang dan peraturan mereka tentang penjualan senjata dan meningkatkan langkah-langkah keamanan perbatasan mereka. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga telah menerapkan langkah-langkah untuk memantau dan mengatur perdagangan senjata. Namun, upaya ini terhambat oleh kurangnya kemauan politik, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum.