" Jika ditarik garis 180 derajat melingkari Kabupaten Natuna, maka Natuna berada dijalur emas perdagangan Asia, karena berbatasan langsung dengan berbagai negara di Asia Tenggara. Ini Mengapa Natuna dijuluki sebagai mutiara diujung utara Indonesia, bukannya hanya karena letaknya yang strategis namun juga memiliki sumberdaya alam yang menjadi perhatian dunia" Jelas Rodhial Huda Wakil Bupati Kabupaten Natuna, Saat memberikan kuliah umum di Universitas Esa Unggul Jakarta pda 16 Februari 2024 lalu.
Laut Natuna Utara, yang terletak di bagian utara Kabupaten Natuna, merupakan salah satu wilayah laut strategis di wilayah perbatasan Indonesia. Kekayaan alam terutama dalam sektor perikanan dan energi, membuat wilayah ini menjadi sumber daya yang sangat penting bagi wilayah kedaulatan.
Laut Natuna Utara memiliki nilai geopolitik yang penting dalam konteks regional dan global. Perairan ini terletak di jalur strategis yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, sehingga mengendalikan wilayah ini dapat memberikan keunggulan strategis dalam navigasi laut dan perdagangan internasional. Selain itu, sumber daya alam melimpah, termasuk potensi ladang gas alam di Laut Natuna Utara, membuatnya menjadi objek persaingan antar negara untuk pengendalian sumber daya tersebut. Maka tantangan geopolitik di wilayah ini terkait dengan klaim tumpang tindih antara Indonesia dan beberapa negara tetangga, terutama China.
Tokoh Kemaritiman sekaligus menjabat sebagai Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyampaikan bahwa menjaga kedaulatan adalah kerja multisektoral, karena setiap individu dan instansi terkait memiliki tanggung untuk menjadi bagian dalam menjaga kedaulatan perbatasan, hal ini beliau sampaikan ketika memberikan kuliah umum di Universitas Esa Unggul Jakarta.
" Menjaga kedaulatan tidak hanya menjaga keaman perbatasan, tapi harus disejalankan dengan derap langkah kemajuan pembangunan diwilayah perbatasan khususnya Natuna. Negara Negara Adijaya kedaulatannya dihormati bukanya hanya karena mereka punya "power", tapi mereka berhasil membangun negaranya menjadi Negara maju dalam segala bidang sehingga mereka disegani dan menjadi contoh peradaban dunia. Ini juga berlaku untuk wilayah perbatasan, jika wilayah kita dapat menunjukan eksistensinya dalam kemajuan pembangunan maka keberadaan kita akan di akui serta dihormati oleh negara tetangga, secara otomatis ancaman yan selama ini kita takutkan akan berkurang dan mungkin hilang" Tegas Rodhial Huda.
Namun pada kenyataannya blue print pembangunan wilayah perbatasan sebagai poros maritim Indonesia belum diperkuat dengan aturan dasar yang mengatur wilayah laut secara spesifik., tidak ada di UUD yang menyatakan laut adalah wilayah kita. Jadi baru UNCLOS yang mengakui ini laut kita, artinya laut ini masih rawan belum milik kita. Belum ada di UUD, baru ada di UU Perairan Tahun 1960, sudah diamandemen sampai 4 kali, tapi tetap saja laut tidak masuk di dalamnya.
" Laut itu warisan dunia, tidak boleh orang kavling. Jadi dia baru bisa dikavling, kalau syaratnya dia bisa penuhi dengan kapal. Jadi, jikalau Indonesia tidak memenuhi lautnya dengan kapalnya sendiri, maka Indonesia hanya akan memiliki laut pada batas administratif imajiiner, di atas peta saja " Ujar Rodhial Huda.
Untuk memperkuat wilayah kedaulatan perbatasan sebagai blue print pembangunan wilayah perbatasan sebagai poros maritim Indonesia, Pemerintah harus segera membentuk Pemerintah di laut, dunia saat ini mengenalnya dengan coast guard. Fungsi coast guard menjamin enhance of maritime safety and security, meningkatkan keselamatan maritim dan keamanan, baik kapal lokal maupun asing harus mendapat jaminan keselamatan untuk bernavigasi. Suatu badan tersendiri yang melayani kepentingan masyarakat laut
Relevansinya pembentukan coast guard dengan menjaga kedaulatan adalah menjaga keaman dan keselamatan dilaut, karena sebagai wilayah yang 98 % adalah laut, sehingga penguatan sektor wilayah kemaritiman adalah kunci untuk menghadapi ancamanan terhadap laut Natuna Utara sebagai wilayah terdepan perbatasan Indonesia.