Penulis Muhamad Luqman Nuryana
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan melibatkan beberapa langkah kunci yang memastikan isu-isu penting dapat diangkat dan diimplementasikan secara efektif dalam sistem pendidikan. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan tersebut.
Agenda Kebijakan
Agenda Setting adalah langkah awal yang krusial dalam pembuatan kebijakan. Pada tahap ini, isu-isu yang ada di masyarakat harus terlebih dahulu diangkat dan dimasukkan dalam agenda kebijakan pemerintah. Tanpa melalui tahap ini, seberapa pun pentingnya suatu masalah, tidak akan menjadi kebijakan pemerintah. Isu-isu yang dianggap sebagai masalah publik harus memenuhi kriteria seperti memiliki dampak yang luas, melibatkan banyak aktor, dan menimbulkan persepsi yang sama antar aktor. Misalnya, masalah distribusi pendidikan yang tidak merata yang menjadi masalah publik karena mempengaruhi banyak orang dan sistem distribusi tersebut.
Agenda kebijakan dibedakan berdasarkan aktor yang terlibat, kemurnian persoalan, dan jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungan antar aktor. Agenda sistemik mencakup isu-isu yang memerlukan perhatian publik secara umum, sedangkan agenda pemerintah mencakup masalah yang memerlukan pertimbangan aktif dari pembuat kebijakan. Beragam pendekatan dalam pembuatan agenda kebijakan termasuk pendekatan pluralistik, elitis, negara-pusat kekuasaan, inisiatif luar, akses dalam, dan mobilisasi.
Dari Isu Menjadi Agenda menguraikan proses dari masalah sosial hingga menjadi kebijakan pemerintah. Proses ini melibatkan identifikasi masalah sosial, penerimaan oleh kelompok, penggabungan dengan kelompok lain, dan pengartikulasian isu hingga masuk ke dalam agenda pemerintah. Setelah diangkat menjadi agenda, pemerintah menetapkan keputusan kebijakan terkait.
Formulasi dan Legitimasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan adalah tahap di mana usulan-usulan kebijakan dirumuskan untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk agenda pemerintah. Proses ini melibatkan pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Aktor-aktor yang terlibat termasuk birokrasi publik, pakar, kelompok kepentingan, dan anggota dewan. Dalam proses ini, alat bantu analisis seperti social-cost-benefit analysis dan decision analysis digunakan untuk membuat keputusan yang terbaik.
Legitimasi Kebijakan merupakan tahap di mana kebijakan yang telah diformulasikan mendapatkan pengesahan atau kekuatan hukum. Legitimasi dapat diberikan oleh lembaga legislatif, peraturan dan prosedur administrasi, lembaga peradilan, atau melalui proses langsung oleh masyarakat seperti referendum. Proses ini memastikan bahwa kebijakan memiliki dukungan dan otorisasi yang diperlukan untuk diterapkan.