Pesta demokrasi akan diselenggarakan secara serentak dalam skala nasional pada tanggal 14 Februari 2024.
Pada tanggal tersebut rakyat Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Hal tersebut tentunya merupakan momen bagi seluruh rakyat Indonesia untuk turut berkontribusi dalam mengambil tindakan untuk mengarahkan kepentingan negara.
Rakyat Indonesia tentunya mesti menerapkan asas-asas pemilu yang telah ditegaskan oleh negara yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas pemilu ini disingkat atau dikenal dengan sebutan Luber Jurdil.
Namun pada realita yang terjadi di lapangan, banyak terjadi pelanggaran atas asas-asas tersebut, terkhusus pada asas jujur dan adil. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara baik dari pusat maupun cabang, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan kepada pihak penyelenggara di kalangan masyarakat.
Jujur dan adil disini berarti setiap penyelenggara atau aparatur negara yang terlibat dalam kontestasi pemilu, harus bersikap jujur dan adil dalam melaksanakan proses pemilu.
Jujur bagi aparatur negara dapat diartikan sebagai integrasi yang dimiliki oleh setiap aparatur negara dalam menjalankan setiap proses tahapan pemilu, dengan menjalankan tanggung jawab dan peran sesuai ketentuan yang berlaku.
Sedangkan, adil bagi aparatur negara diartikan sebagai sikap adil yang harus dimiliki oleh aparatur negara kepada setiap kontestan pemilu, tanpa terkecuali.
Dalam kontestasi pemilu 2024 ini, banyak sekali kita temukan fenomena ketidakadilan yang memberikan dampak kerugian bagi salah satu kontestan pemilu.
Banyak dari aparatur negara, baik itu pejabat struktural maupun fungsional yang bertindak secara terang-terangan mendukung salah satu kontestan pemilu.