Pekerjaan Rumah atau PR, barangkali merupakan istilah yang khas bagi proses belajar di sekolah.
Saking populernya, istilah ini diadopsi untuk segala tugas yang belum terselesaikan. Misalnya sebuah headline berita: "20 Tahun Reformasi, Masalah KKN dan Ekonomi Jadi PR Pemerintahan Jokowi-JK".
Nah, istilah PR bagi dunia sekolah sebentar lagi mungkin sudah tidak digunakan. Pasalnya pemerintah mulai mengkaji tentang efektifitas PR bagi pembelajaran siswa.
Bahkan Dinas Pendidikan Kota Blitar telah mengeluarkan Surat Edaran kepada sekolah-sekolah untuk melarang pemberian PR oleh guru bagi siswanya.
Argumentasi yang terbangun dari pelarangan adanya PR ini diantaranya adalah supaya siswa tidak terbebani oleh tugas ketika di rumah.
Siswa akan mempunyai waktu yang cukup dalam mengembangkan karakternya ketika di rumah atau keluarga dan di lingkungan masyarakat.
Dalam konsep trias edukasia, ada tiga pilar pendidikan bagi peserta didik, yakni pendidikan formal yang dalam hal ini diwakili oleh sekolah, pendidikan informal, yakni keluarga dan pendidikan non-formal, yaitu lingkungan masyarakat.
Ketiga domain ini haruslah seimbang. Keberadaan PR selama ini dianggap dapat mengganggu eksistensi dua pilar lainnya, yakni keluarga dan masyarakat.
Kedua, PR selama ini terkesan hanya perpanjangan dari belajar di sekolah. Banyak guru yang memberikan tugas PR dengan media LKS (Lembar Kerja Siswa).
Dan ini kiranya yang disinyalir oleh Mendikbud, bahwa jika PR hanya merupakan tugas instan dari LKS, ini dirasa tidak tepat. Tugas LKS hanyalah tugas-tugas akademik yang sekiranya dituntaskan di sekolah, tidak perlu diteruskan di rumah.
Ketiga, beberapa PR bukan merupakan tugas siswa, tapi lebih sebagai tugas orang tua, apalagi jika pada taraf pendidikan dasar.