Salah satu konfliknya terjadi pada hukum dan kebijakan. Timbul saat keputusan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau kebijakan yang dijalankan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum.
Konflik antara hukum dan kebijakan dalam hukum administrasi negara merujuk pada situasi di mana keputusan atau tindakan pemerintah dalam kebijakan publik atau administrasi tidak selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Ini bisa terjadi ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak sejalan dengan undang-undang atau peraturan yang ada. Konflik semacam ini seringkali melibatkan perselisihan antara implementasi kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah dan interpretasi atau aplikasi hukum yang seharusnya mengatur tindakan pemerintah.
Misalnya, pemerintah dapat membuat kebijakan yang dianggap melanggar hak-hak warga negara seperti hak asasi manusia, melanggar lingkungan, atau tidak mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta. Ini menghasilkan konflik antara keputusan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.
Salah satu contoh kasus konflik antara hukum dan kebijakan di Indonesia adalah kasus Reklamasi Teluk Jakarta. Pada kasus ini, terdapat konflik antara kebijakan pemerintah dalam melakukan proyek reklamasi Teluk Jakarta dengan hukum lingkungan dan dampak sosialnya. Meskipun proyek ini dijalankan dengan alasan pengembangan ekonomi dan infrastruktur, banyak pihak menentangnya karena potensi dampak buruk terhadap lingkungan, peningkatan risiko banjir, hilangnya sumber mata pencaharian nelayan, dan kerusakan ekosistem.
Kasus ini menjadi perdebatan antara kebutuhan akan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat. Konflik terjadi karena kebijakan pemerintah dalam melanjutkan proyek ini dianggap tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial secara memadai sesuai dengan hukum lingkungan yang ada di Indonesia.
Pemerintah dihadapkan pada tekanan dari aktivis lingkungan, masyarakat, dan pihak-pihak yang peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan, serta pengambilan keputusan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian konflik antara hukum dan kebijakan dalam hukum administrasi negara memerlukan pendekatan yang hati-hati.
Penyelesaian konflik antara hukum dan kebijakan dapat melibatkan langkah-langkah. Salah satunya yaitu dengan dialog dan konsultasi. Pemerintah, para pemangku kepentingan, dan ahli hukum dapat duduk bersama untuk mendiskusikan isu-isu yang muncul. Dialog terbuka dan konsultasi dapat membantu memahami berbagai perspektif dan menemukan solusi yang lebih seimbang.
Kemudian ada juga evaluasi kebijakan. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang diterapkan, termasuk aspek hukum, dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jika diperlukan, revisi kebijakan dapat dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
Selanjutnya ada kolaborasi dan rencana aksi bersama. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait bisa menjadi langkah penting. Membuat rencana aksi bersama yang mengakomodasi kepentingan semua pihak dapat membantu mencapai keseimbangan antara hukum dan kebijakan.