Seorang pemilik perusahaan yang nyaris bangkrut harus memilih satu dari dua orang calon direktur utama yang baru. Satunya adalah pensiunan tentara Amerika yang berkali-kali lolos dari sergapan dan sekapan musuh semasa perang Vietnam. Satu lagi mantan direktur berkinerja cemerlang pada beberapa perusahaan sehat.
Setelah menimbang dengan cermat, pemilik perusahaan akhirnya memilih pensiunan tentara sebagai direktur utama baru.
Alasannya sederhana. Katanya, "Seorang tentara yang telah teruji mampu lolos dari risiko kematian di kancah perang, lebih bisa diandalkan untuk menyelematkan perusahaan, ketimbang seorang mantan direktur yang cemerlang di perusahaan yang sehat."
Kisah itu saya baca dalam buku Jim Collins, Good to Great, yang saya dapatkan sebagai bingkisan dari suatu seminar. (1)
Mendadak kisah itu muncul di ingatan saat membaca berita penunjukan Prabowo, Menteri Pertanahan (Menhan) RI menjadi komandan (leader) program Lumbung Pangan Nasional (LPN). (2)
Jika Presiden Jokowi ditempatkan pada posisi pemilik perusahaan yang nyaris bangkrut tadi, maka menjadi masuk akal mengapa dia lebih memilih Prabowo ketimbang Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Pertanian (Mentan) sebagai "Jenderal" untuk memimpin pembangunan LPN.
Alasannya begini. Pertama, pangan, dalam hal ini beras, adalah komoditas strategis, salah satu indikator ketahanan nasional untuk konteks Indonesia.
Boleh dikatakan pangan (beras) adalah kekuasaan. Krisis pangan akan memicu krisis politik dengan risiko presiden terjungkal dari kursinya.
Jika hal itu sampai terjadi, maka ketahanan negara akan goyah. Karena alasan itu, risiko krisis pangan harus dimitigasi sampai titik terendah.
Karena urusan ketahanan nasional adalah urusan inti Kementerian Pertahanan, maka menjadi masuk akal untuk menunjuknya sebagai "sektor pemimpin" (leading sector) "proyek ketahanan pangan" bertajuk "Lumbung Pangan Nasional" itu.
Kedua, Prabowo, dibanding SYL, jauh lebih teruji sebagai pribadi tangguh yang telah terbukti mampu mengatasi semua masalah serius sepanjang karier ketentaraan dan politiknya.