Mengapa Gubernur Anies Baswedan begitu cepat bergerak menangani dampak banjir di Jakarta? Tapi sebaliknya begitu lamban bergerak mencegah kejadian banjir?
Kesannya, Anies seolah bersengaja tidak melakukan mitigasi banjir di Jakarta. Lalu ketika banjir terjadi, dia datang sebagai pahlawan untuk membantu warga korban banjir.
Hari ini misalnya, 25 Februari 2020, Jakarta kembali dilanda banjir. Resultan dari curah hujan lokal yang ekstrim, di atas 150 mm, di satu sisi dan buruknya sistem drainase Jakarta di lain sisi.
Seperti biasa, Anies sigap mengeluarkan instruksi penanganan dampak banjir kepada aparat Pemprov Jakarta. Tetapi begitu gagap mengeluarkan jawaban saat ditanya wartawan soal penyebab banjir berulang sejak 1 Januari 2020.
Jika boleh berhipotesa, maka kondisi seperti itu diduga terjadi karena banjir memang bermanfaat bagi Anies Baswedan. Dikaitkan dengan suatu ambisi untuk maju pada gelaran Pilpres 2024.
Ada indikasi bahwa Anies mencoba mengkapitalisasi banjir Jakarta untuk kepentingan politiknya menuju Pilpres 2024.
Pertama, Anies berusaha membangun narasi bahwa mitigasi banjir Jakarta itu urusan pemerintah pusat.
Misalnya dia menunjuk pada Kementerian PUPR sebagai pihak yang bertanggungjawab membangun dam retensi di hulu. Juga bertanggungjawab melaksanakan proyek konstruksi fisik normalisasi sungai Jakarta.
Sementara kewajiban pembebasan lahan tepi sungai, sebagai prakondisi naturalisasi, yang menjadi kewajiban Pemprov Jakarta hanya disebut sekilas. Mungkin karena berimplikasi penggusuran warga. Satu hal yang sangat dihindari Anies, karena terikat janji "membangun tanpa menggusur".
Dampak narasi semacam itu, jika banjir melanda Jakarta maka pemerintah pusatlah yang harus bertanggungjawab. Sebab dam retensi di hulu tak kunjung selesai dan proyek konstruksi naturalisasi sungai Jakarta belum dilaksanakan.