"Penggundulan" Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Sudirman oleh Pemerintah Jakarta mengundang pro dan kontra dari warga, pengamat, ahli tata kota, dan politisi.
Juga ada"nyinyiran" bahwa itu cuma taktik Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, mengalihkan isu pos anggaran lem aibon Rp 82.2 miliar dalam Rancangan APBD DKI 2020.
Sejatinya JPO "gundul" (tanpa atap) atau "gondrong" (beratap) tak penting-penting amat. Bukan hal yang substantif. Toh sebelum era JPO berbahan baja di Jakarta, sudah ada JPO berbahan beton tanpa atap.
Jadi tidak ada yang aneh, bukan? Hanya karena warga Jakarta terbiasa dengan JPO beratap, lalu tiba-tiba ada JPO "digunduli", orang langsung heboh bereaksi.
JPO beratap atau tak beratap itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah alasan penggundulan atap JPO dan soal yang disembunyikan di balik penggundulan atap itu.
Alasan yang Tak Masuk Akal
Ada dua alasan yang diutarakan untuk pembenaran penggundulan atap JPO. Pertama, JPO tanpa atap adalah kelanjutan dari trotoar yang juga tanpa atap.
Kedua, penggundulan atap memungkinkan pemandangan terbuka dan bagus untuk warga berselfie-ria dengan latar belakang lanskap jalan mulus, trotoar jembar, dan gedung-gedung pencakar langit.
Benar sekali bahwa JPO tanpa atap adalah kelanjutan dari trotoar tanpa atap. Alasan yang terdengar logis, tapi sebenarnya tidak tepat.
Perhatikan bahwa di trotoar ada pohon peneduh dan juga halte yang memungkinkan pejalan kaki berteduh dari hujan dan sengatan panas matahari. Fasilitas itu jelas tidak ada di JPO gundul.
Lalu trotoar juga terbuat dari batu, keramik, atau beton yang kesat sehingga orang terhindar dari risiko terpeleset saat basah oleh hujan.
Sedangkan JPO itu kebanyakan terbuat dari bahan plat baja yang menjadi licin saat terkena air hujan. Artinya risiko penyeberang terpeleset menjadi lebih besar.