Sampah adalah salah satu isu pembangunan nasional terpenting kini. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) menunjukkan tahun 2018 bangsa ini memproduksi 64 juta ton sampah atau rerata 175,000 ton per hari. Atau jika dihitung per kapita, per orang penduduk menyumbang 0.7 kg sampah tiap harinya. (Baca: "Timbulan Sampah Nasional Capai 64 juta ton per tahun", bisnis.com, 21/2/2019).
Laporan yang sama menunjukkan bahwa penghasil sampah terbesar adalah rumahtangga (48%). Baru kemudian pasar tradisional (24%) dan kawasan komersil (9%). Sisanya bersumber dari ragam fasilitas umum (19%).
Itu konsisten dengan jenis sampah yang dihasilkan. Sebesar 50% adalah sampah organik (sisa makanan dan tumbuhan), 15% plastik, 10% kertas, dan 25% sampah lainnya. Angka 15% sampah plastik itu, yaitu sekitar 9.6 juta ton per tahun adalah volume terbesar kedua di dunia setelah China.
Ironisnya sekitar 1.3 juta ton (13.5%) dari limbah plastik itu masuk ke badan laut Indonesia terutama lewat jalur sungai dan, perlahan tapi pasti, mulai membunuh biota laut.
Itu baru masalah sampah domestik (produksi Indonesia). Belum lagi soal sampah negara asing yang masuk ke Indonesia lewat jalur impor ataupun penyeludupan. Alasannya untuk bahan baku industri daur ulang sampah. Tapi tetap saja mengesankan negara ini sebagai "tempat buang sampah dunia". Ditambah kenyataan kita sudah menjadi produsen sampah utama dunia kini.
Belum lagi bicara masalah sampah (limbah) cair yang mengotori tanah dan perariran. Juga sampah gas yang menjadi polutan udara terutama dari kendaraan bermotor dan pabrik.
***
Sedemikian besar dan kompleknya masalah sampah dalam arti luas di Indonesia kini. Sehingga urusan penanganannya tak memadai lagi jika hanya diserahkan pada institusi setingkat Direktorat Jenderal Pengelolaaan Limbah, Sampah, dan B3 di KLHK. Dan secara teknis ditangani Dinas kebersihan di tingkat Pemerintah D aerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Saya pikir sudah saatnya Pak Jokowi, selaku Presiden RI terpilih untuk periode 2019-2014 menimbang langkah mengangkat seorang Menteri Sampah, atau apapapun namanya, untuk mengatasi persampahan nasional yang sudah masuk level darurat.
Bayangkan, tahun 2018 bangsa ini sudah memproduksi 64 juta ton sampah. Ini jauh di atas produksi padi nasional menurut BPS tahun 2018 yaitu 56.5 juta ton. Artinya bangsa ini lebih hebat memproduksi sampah ketimbang makanan pokoknya sendiri.
Jika ada Menteri Sampah, maka kementeriannya saya bayangkan bekerja dengan kerangka "ekonomi biru" (blue economy), dengan target Zero Waste atau Kosong Sampah. Silahkan membuat simbol Sampah 0.0 untuk target itu. Yang jelas tugas pokok kementerian ini adalah menekan produksi sampah nasional sampai titik nol. Kebalikan dari tugas pokok Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dan non-pangan setinggi mungkin.