"Saya nggak pernah menangkap orang yang mengkritik saya." Itu ujaran Anies Baswedan, Gubernur Jakarta 2017-2022 yang viral belakangan ini.
Ujaran itu dilontarkan ketika wartawan minta tanggapannya pada petisi agar Presiden Jokowi dan Mendagri Tjahyo Kumolo memecatnya sebagai Gubernur Jakarta. Ujaran selengkapnya, ""Kalau ada yang mengkritik nggak usah ditangkep. Saya nggak pernah menangkap orang yang mengkritik saya. Sama sekali." ("Anies: Saya Tak Tangkap Orang yang Kritik Saya", detik.com, 26/5/19).
Saya percaya ucapan Anies itu. Setidaknya berdasar pengalaman pribadi. Hampir semua artikel saya tentang Anies Baswedan di Kompasiana bermuatan kritik kepadanya. Kritik terhadap kebijakan dan programnya pada status dan peran sosialnya selaku Gubernur Jakarta.
Mungkin orang bilang, "Oh ya, gak ditangkap. Soalnya Anies gak baca kritik Anda padanya." Oh ya? Mungkin memang gak baca. Tapi dengan satu dan lain cara, pasti sampai juga ke telinganya.
Bukan soal baca atau tidak baca, dengar atau tidak dengar kritik. Tapi soal mutu kritik, khususnya substansi dan cara penyampaian.
Jika substansinya menyangkut kebijakan dan program pembangunan (pemerintahan) maka hak kritik kita dijamin hukum. Tapi tidak cukup soal substansi. Caranya juga harus bisa dipertanggungjawabkan.
Harus obyektif, berdasar fakta dan impersonal, bukan pada pribadi orang yang dikritik tapi pada posisinya sebagai pejabat. Juga harus menghargai orang yang dikritik, dalam arti tidak merendahkan, menghina, atau mengancam jiwanya sebagai pejabat publik.
Anies juga mengritik Jokowi selaku Presiden RI. Apakah Jokowi menangkap Anies? Sama sekali tidak.
Masih ingat kritik Anies pada jargon "Saya Indonesia, Saya Pancasila" yang diperkenalkan Presiden Jokowi? Kata Anies itu kurang tepat. "Kalau pakai kata 'saya", akan timbul pertanyaan, lalu Anda siapa?" katanya. Menurut Anies yang tepat adalah "Kita Indonesia, Kita Pancasila". Alasannya, "Kalau (pakai kata) 'kita', cenderung bersama-sama dan saling merangkul" ("Anies Kritik Kalimat 'Saya Indonesia Saya Pancasila'", kumparan.com, 3/6/2017).
Atau kritik pedas Anies pada Presiden Jokowi dalam kesempatan halalbihalal PP Muhammadiyah tahun 2018 lalu. Katanya, "Salah satu masalah besar yang dihadapi masyarakat adalah ketidakhadiran negara membela kepentingan rakyat. Demi menjaga marwah bangsa, mesti ada sikap berdaulat yang mendasar di dalam diri para pemimpin nasional dan rakyatnya." ("Di Depan JK, Anies Kritik Pemerintah Pusat Yang Tidak Maksimal Bekerja", rmoljakarta.com, 4/6/18).