Pemandangan Jalan Thamrin hari Minggu, 26 Mei 2019, sungguh menakjubkan. Lengang dan bersih. Karena masih ditutup pasca-demonstrasi protes hasil Pilpres 2019 di depan Gedung Bawaslu. Saya sempat iseng berdiri aman di tengah jalan menatap ke arah istana di utara. Serasa bukan berdiri di tengah Jakarta, mengingat riuhnya jalan ini dengan kendaraan bermotor pada hari-hari "normal".
Saya, bersama keluarga, sebenarnya kebetulan saja terdampar di sana. Naik MRT yang "nyess" dari Stasiun Blok A Kebayoran Baru, maksudnya hendak nyambung ke moda Transjak dari Stasiun Bundaran HI ke Stasiun Harmoni. Dari Harmoni nyambung Transjak ke Pasar Baru. Maksudnya mau mondar-mandir di pertokoan "Passer Baroe".
Tapi karena kurang cek info, bahwa Jalan Thamrin masih ditutup, jadilah terdampar di Bundaran HI. Lihat-lihat situasi lengang. Sampai mendadak timbul ide gila di benak.
Suasana Jalan Thamrin, di depan Gedung Bawaslu, saat Demo 22 Mei 2019 (Foto: iNews.id)
Ide gila yang saya maksud adalah menutup Jalan Thamrin selamanya. Lalu dijadikan jalur taman kota di antara hutan beton di jalur itu. Tidak perlu seluruh ruas Jalan Thamrin. Cukup mulai dari Bundaran HI sampai Perempatan Sarinah. Kurang lebih sepanjang 1.3 kilometer.Coba kita bayangkan. Ada taman penuh pepohonan dan aneka bunga warna-warni sepanjang 1.3 kilometer terhampar di antara tegakan gedung-gedung tinggi yang membosankan.
Jalur taman itu akan menjadi oase sempurna terutama bagi para pekerja yang sarat tekanan di dalam gedung-gedung tinggi itu. Dia bisa menjadi tempat melepas stress kerja, istirahat, kerja "tanpa-kantor", cengkerama, atau tempat ngobrolin bisnis secara informal.
Tentu bukan hanya dimanfaatkan para pekerja di gedung-gedung Jalan Thamrin. Taman itu juga terbuka untuk umum. Saya yakin, jika diwujudkan, "Taman Thamrin" akan menjadi landmark terkemuka di Jakarta. Menjadi ikon metrolpolitan Jakarta.
Lokasi ini sungguh strategis menjadi Taman Kota. Mudah dijangkau dari banyak penjuru. Di bawah tanahnya sudah ada Stasiun MRT. Di kedua ujungnya ada halte bus Transjakarta. Kurang apa lagi?
Biaya pembangunannya? Tidak perlu khawatir. Tidak harus membebani APBD Jakarta dan APBN. Cukup dengan menggalang dana partisipasi dari instansi-instansi, badan-badan/lembaga-lembaga, dan perusahaan-perusahaan pemilik bangunan di sepanjang Jalan Thamrin itu. Tentu dengan skema penggalangan dana yang legal.
Pak Ahok semasa menjadi Gubernur Jakarta sudah pernah melakukan skema seperti itu untuk membangun jembatan lingkar Semanggi. Jadi sudah ada preseden, bukan?
Apakah tidak akan mengganggu kelancaran arus lalu-lintas? Tidak. Asalkan ditata-ulang dengan benar. Kendaran bisa dialihkan ke jalan-jalan di belakang gedung-gedung sepanjang Jalan Tahamrin, di sebelah barat dan timur.