Pemihakan Pemerintahan Anies Baswedan pada lapis bawah masyarakat Jakarta patut dikritisi. Karena ada indikasi memicu konflik dalam masyarakat Jakarta.
Setidaknya ada dua struktur konflik yang mulai terbaca indikasinya yaitu konflik sosial vertikal antar lapis vawah dan menengah/atas, dan konflik horisontal di lapis bawah.
Saya akan bahas secara singkat saja di sini, sebagai bahan untuk dikritisi bersama.
Konflik Vertikal Antar Lapisan
Birokrasi pemerintahan modern itu, jika merujuk paham Weberian, harus netral. Tidak memihak kepentingan satu golongan dalam masyarakat.
Netral di situ berarti bersikap dan bertindak adil pada semua golongan atau lapisan dalam masyarakat.
Jika lapisan bawah dinilai menjadi miskin karena struktur sosial yang memihak lapis atas, maka tugas birokrasi pemerintah adalah mengadministrasikan keadilan sosial.
Bukannya membuat kebijakan atau program yang diklaim memihak lapis bawah, tapi merugikan lapis tengah dan atas.
Ambil contoh kebijakan menurunkan PKL Tanah Abang dari trotoar ke tengah jalan di Jalan Jatibaru. Mungkin untuk jangka pendek menguntungkan PKL yang dapat jatah kios-tenda.
Tapi pada saat bersamaan merugikan kelas menengah/atas yang tidak boleh lagi melewati Jalan Jatibaru, misalnya untuk memasok stok dagangan. Atau yang kemudian mengalami kemacetan baru di ruas jalan lain seputar Tanah Abang.
Artinya, kebijakan Pak Anies itu telah memicuk konflik kepentingan antara lapis bawah dan lapis menengah/atas masyarakat Jakarta. Memang sekarang sifatnya masih laten, belum manifes atau meletup di permukaan.