Siapa saja boleh menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Catat itu! Siapa saja boleh! Kecuali orang ini: Ahok! Catat itu!
Itulah semangat yang menjiwai manuver-manuver sejumlah partai politik sekarang ini. Tidak ada satupun partai politik yang secara terbuka mendukung Ahok menjadi Gubernur DKI mendatang.
Sehingga harus lahir kelompok “Teman Ahok” yang berjibaku mengumpulkan sejuta KTP untuk meloloskan Ahok sebagai calon independen.
Mencari figur yang mampu mengalahkan Ahok. Itulah manuver partai-partai politik. Maka muncullah nama-nama calon pesaing yang mumpuni seperti Ridwan Kamil, Walikota Bandung dan Tri Rismaharini, Walikota Surabaya.
Juga nama-nama yang agaknya mencoba peruntungan seperti Adhyaksa Dault dan Sandhiaga Uno.
Ditambah nama-nama yang menghibur seperti Achmad Dhani dan “Wanita Emas” Hasnaeni Moein.
Plus sebuah nama yang tampaknya ingin mengikuti jejak Jokowi, yaitu Yusril Ihza Mahendra.
Timbul pertanyaan. Mengapa partai-partai politik menolak Ahok? Sedemikian gagalkah Ahok memimpin DKI? Saya kira, tidak! Malah sebaliknya.
Atau sedemikian KKN-nyakah Ahok selama memimpin DKI? Saya kira, juga tidak! Malah sebaliknya.
Atau sedemikian inkonstitusionalnyakah kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan dan pemerintahan yang diambil dan dijalankan Ahok selama ini? Saya kira, tidak juga! Ahok, sejauh ini, hanya tunduk pada konstitusi (dan Tuhan-nya, tentu saja). Dan menolak “tunduk” pada konstituen.
Tapi itulah mungkin pasalnya: “menolak tunduk pada konstituen”. Itu artinya Ahok menolak tunduk pada kepentingan-kepentingan inkonstitusional. Itulah kepentingan-kepentingan KKN politik dan ekonomi dari partai-partai politik dan barisan politisinya.