Ilustrasi - Stasiun kereta api Lampegan di Desa Cibokor, Pasir Gunung Keneng, Cianjur, Jawa Barat. (KOMPAS.COM/FIRA ABDURACHMAN)
(ME4JKW #001)
Masa lalu penduduk pedesaan Jawa bisa menjadi masa depan penduduk pedesaan Papua.
Pernyataan ini mungkin terdengar berlebihan. Tapi sebenarnya tidak begitu. Izinkan saya menjelaskannya.
Begini. Pernyataan itu, untuk Papua, harus diletakkan pada konteks rencana pembangunan jalur kereta api Trans-Papua. Lalu, untuk Jawa, diletakkan dalam konteks pembangunan jalur kereta api Trans-Jawa.
Dengan memproyeksikan pengalaman Jawa di masa lalu ke kemungkinan pengalaman Papua di masa depan, maka akan terlihat nanti, apakah pernyataan itu berlebihan atau tidak.
Melayani Kapitalisme Kolonial
Kita mulai dari masa lalu, dari masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Hindia Belanda, cikal-bakal Indonesia. Ambil tahun 1830 sebagai titik tolak, tepat ketika Gubernur Jenderal Johanes van den Bosch mulai memerintah dan menerapkan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel).
Mengapa harus bicara soal Sistem Tanam Paksa segala? Karena sistem inilah yang memicu kebutuhan pembangunan transportasi kereta api.
Produk sistem tanam paksa melimpah, antara lain kopi, gula (tebu), dan nilam. Semua itu harus diangkut ke pelabuhan untuk kemudian diekspor ke Belanda, untuk menggembungkan kembali kas Kerajaan Belanda yang telah kempis akibat perang.
Masalahnya, kapasitas angkutan jalan raya konvensional sangat terbatas, sehingga muncullah usulan pembangunan transportasi kereta api. Usulan itu, untuk pertama kalinya diajukan Kolonel J.H.R. Van der Wijck tahun 1840.