Lihat ke Halaman Asli

Kanwil Kemenkumham NTB Siap Bersinergi Dukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024

Diperbarui: 17 Oktober 2023   09:36

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dok. Humas

Mataram - Kanwil Kemenkumham NTB turut berkomitmen dalam mendukung pengamanan pesta demokrasi tahun 2024 pada Apel Gelar Pasukan Rencana Operasi "Mantap Brata Rinjani 2023-2024", Selasa (17/10).

Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Herman Sawiran turut hadir dalam Apel yang digelar di Lapangan Bharadaksa Polda NTB. Kadivpas Herman Sawiran dalam kesempatannya mengatakan bahwa kegiatan yang dihadirinya merupakan salah satu Langkah dalam upaya kesiap siagaan seluruh pihak dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban.

"Keamanan dan ketertiban selalu kita utaakan terlebih lagi dalam menghadapi tahun politik mendatang" ujarnya. Dalam pengamanan Pemilu 2024, Polri menggelar Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 selama 222 hari, terhitung mulai dari 17 Oktober 2023. Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini melibatkan 434.197 personel Polri, mulai di tingkat Mabes hingga seluruh polda jajaran.

Dalam sambutannya Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Purwanto "Operasi Mantap Brata memiliki tujuan menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban pada setiap tahapan serentak Pemilu Tahun 2024".

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan mendukung langkah yang dilakukan oleh Polda NTB dan Pihak terkait.

Kakanwil mengungkapkan, pihaknya siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 khususnya di NTB.

"Jajaran Kementerian Hukum dan HAM NTB juga akan melakukan pengawasan Ekstra dari petugas agar tidak terjadi gangguan keamanan khususnya di Lapas dan Rutan, karena gangguan tersebut dapat terjadi kapan saja terlebih lagi suasana Pemilu yang sangat sensitif seperti sekarang ini. Dan yang terpenting tetap jaga netralitas kita sebagai ASN," tutur Parlindungan mengutip Menkumham, Yasonna H. Laoly.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline