Kemenhub Harus Adil Limpahkan Pemanfaatan Bandara dan Stasiun ke BUMN

Jakarta ~ Di era pemerintahan presiden Jokowi pembangunan moda transportasi terus digenjot habis-habisan guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedepan akses transportasi semakin bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Belakangan ini Kemenhub sibuk mempersiapkan berbagai jenis moda transportasi di ibu kota baru.

Kemenhub juga sekaligus secara otomatis memikirkan sumber pendanaanya. Dampak positifnyapun dapat dimaksimalkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Dikutip dari Detik.com untuk menghemat anggaran Kemenhub menyerahkan pemanfaatan tiga bandara kepada BUMN, bahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dengan menyerahkan kepada BUMN akan menghemat anggaran sebesar Rp 100 miliar pertahun untuk satu bandara.

Dari pernyataan tersebut seharusnya pemerintah melalui Kemenhub dapat menghemat anggaran lebih besar bilamana menyerahkan semua bandara, stasiun, pelabuhan, dan terminal kepada BUMN.

Wahyu Irawan selaku masyarakat pengamat transportasi menyatakan, seharusnya Kemenhub juga menindaklanjuti langkahnya dengan  menyerahkan pengelolaan bandara, stasiun, terminal dan pelabuhan ke seluruh BUMN terkait. Hal ini baik untuk menghemat anggaran negara

Ia juga menambahkan bahwa masih ada beberapa stasiun yang sampai saat ini pengelolaanya masih belum jelas. Sebagai contoh sebut saja Stasiun Manggarai. Perawatan dan operasional stasiun ini diberikan kewajiban sepenuhnya kepada BUMN. Tetapi pengusahaannya tidak disertakan. 

Hal ini supaya tidak menjadi kesalahan persepsi masyarakat, Kemenhub harus memperjelas dengan memberikan keterangan apa alasannya. Karena dalam Peraturan Kementerian BUMN setiap BUMN dapat mengoptimalisasi pengusahaannya supaya tidak tumpang tindih.