Pesan RI 2 Kepada TNI/Polri di Maluku

[caption id="attachment_195162" align="alignright" width="320" caption="Wapres bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat Maluku di Gedung Islamic Center, Ambon, Sabtu 16/06. (wapresri.go.id)"][/caption]

Wakil Presiden RI Boediono merasa optimis dengan kondisi keamanan di Maluku setelah menyaksikan suasana kekeluargaan pada malam penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional XXIV tahun 2012 hari Jumat (15/6) lalu di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Maluku.

Menurutnya, hidup orang basudara seperti yang tertuang dalam visi Provinsi Maluku hendaknya dapat menjadi pegangan yang kuat sebagai fondasi untuk membangun Maluku ke depan. Sementara faktor lain yang harus diperhatikan adalah pembinaan keamanan, di mana ketenangan sosial menjadi syarat utama dalam membangun Maluku yang lebih baik.

Dengan semakin terjaminnya keamanan maka semakin banyak pula investor yang datang untuk beraktivitas di Maluku. Sehingga diharapkan seluruh potensi yang ada dikerahkan, terutama potensi laut, karena sebagian besar luas wilayah Provinsi Maluku adalah lautan. Pembangunan pabrik-pabrik juga sangat layak dilakukan di Maluku, sementara resort bagi para tamu asing yang berkunjung juga menjadi salah satu potensi pariwisata yang perlu dikembangkan.

Wapres juga berpesan kepada jajaran TNI/Polri dalam melakukan kebijakan harus tetap berpatokan pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing, selain itu kunci utama upaya memelihara keamanan dan menjaga ketenangan sosial di Maluku adalah kesatuan langkah dan koordinasi otoritas pemerintahan dalam arti luas. Untuk itu semua otoritas pemerintahan pun harus memiliki sudut pandang yang sama.

TNI/Polri merupakan pilar keamanan, yang harus berintegrasi dengan instansi lainnya. Perbedaan pandangan terkadang bisa menjadi pencerahan, yang terpenting adalah bagaimana membangun komunikasi antar instansi, sehingga semangat ada dalam diri masing-masing untuk membangun masyarakat Maluku yang rukun, aman, damai dan sejahtera seperti yang tercantum dalam visi Pemerintah Provinsi Maluku dapat tercapai.