[caption id="attachment_290762" align="aligncenter" width="620" caption="Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com)"][/caption]
Konvensi Capres adalah salah satu langkah yang sedang dilakukan Partai Demokrat untuk menaikkan elektabilitas partai. Partai besutan SBY itu sedang berusaha menjelaskan ke publik bahwa proses demokratisasi didalam partai itu masih terus berjalan. Sekaligus dimaksudkan untuk menangkis serangan publik yang akhir-akhir ini mulai beranggapan bahwa Partai Demokrat sedang dikuasai oleh orang-orang yang tidak demokratis.
Pernyataan terbuka Syarief Hasan yang juga sebagai Ketua Harian DPP Partai Demokrat sangat mengejutkan. Pengakuannya yang kita baca dimedia massa, “Partai melarang kadernya utk ikut ormas yang didirikan Anas, dan akan memberikan sanksi kepada kader partai yang hadir dalam peresmian ormas yang didirikan Anas Urbaningrum. Pengakuan Syarief lagi, ia sudah berkonsultasi dengan SBY sebagai Ketua Umum Partai, dan SBY setuju dengan langkah-langkah yang akan ia ambil”.
Penyataan Syarief itu ternyata bukan pepesan kosong. Dua orang kader terbaik Partai Demokrat yang selama ini dikenal sebagai loyalis Anas, Saan Mustopa dan Gede Pasek Suardika, dipecat dari jabatannya di DPR. Saan dicopot dari Sekretaris Fraksi, dan Gede Pasek dicopot dari jabatan Ketua Komisi III.
Ketua Fraksi PD, Nurhayati Ali Assegaf, dan elit partai lainnya berusaha keras menjelaskan bahwa pergantian itu biasa didalam tubuh partai. Begitu pula Saan dan Pasek, mereka juga berusaha meyakinkan publik bahwa pergantian itu hal yang biasa.
Argumentasi berbeda antara Syarief Hasan sebagai Ketua Harian dengan elit lainnya dalam hal pemecatan Saan dan Pasek, serta dalam menyikapi ormas yang didirikan Anas, sesungguhnya memunculkan tiga efek besar dalam masyarakat.
Pertama: Publik beranggapan, Partai Demokrat sedang dipimpin oleh orang yang ternyata tidak mengerti demokrasi dan konstitusi. Dalam negara demokrasi, tidak ada larangan seorang kader partai untuk ikut ormas selama ormas itu tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Dan di Indonesia, itu dijamin oleh UUD 1945.
Kedua: Jika benar apa yang dikatakan Syarief Hasan bahwa langkah-langkah yang ia ambil sudah dikomunikasikan ke SBY dan atas persetujuan SBY, maka citra SBY akan rusak dimata publik. SBY yang selama ini dikenal sangat demokratis menjadi kontraproduktif jika dihubungan dengan pernyataan Syarief Hasan.
Ketiga: Publik beranggapan bahwa elit Partai Demokrat membohongi publik. Penyataan berbeda elit partai yang disampaikan secara terbuka, mengindikasikan sedang berlangsungnya ‘pembohongan’ publik. Ketika publik sudah beranggapan para elit partai pembohong, maka akan makin sulit bagi SBY untuk menaikkan elektabilitas partai.
Agar Konvensi Capres tidak kehilangan ‘marwah’, agar elektabilitas partai bisa kembali didongkrak, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis. Jika perlu, lakukan penyegaran pengurus ditingkat elit.
*Penulis adalah Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Periode 2010-2015 yang mengundurkan diri pada Februari 2013)