Politik adalah suatu hal yang abstrak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik adalah suatu hal yang tidak bisa diukur dalam perhitungan ilmiah, sekalipun lembaga -- lembaga survei dapat mengukurnya, namun itu adalah 'hanya' menggambarkan kondisi saat itu, bukan kondisi sebenarnya. Politik merupakan suatu hal yang sangat dinamis, mengingat sifat kekuasaan dalam alam demokrasi juga memiliki karakter yang sama.
Kontestasi politik seperti pemilihan umum membuat setiap aktor -- aktor politik harus bekerja keras selama ia diberi legitimasi oleh publik, agar dapat memiliki investasi politik berupa nilai electoral (elektabilitas) untuk kontestasi berikutnya.
Aktor politik membuat program, kebijakan, aturan, untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Persoalan -- persoalan publik diatasi dengan berbagai pendekatan serta menggunakan anggaran publik yang dikelola. Keberhasilan penyelenggaraan dapat diukur dari berbagai indicator, yaitu pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, indeks kesenjangan sosial, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.
Data statistic tidak selalu 'inheren' dengan realitas di lapangan, dimana klaim pemerintah dan kondisi publik bisa saja tidak match. Keberhasilan pemerintahan dibawah seorang aktor politik mungkin dapat ditafsirkan publik dalam dua persepsi. Pertama adalah persepsi positif, ketika publik 'merasakan' adanya perubahan kehidupan dengan kebijakan -- kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Namun persepsi yang pertama ini bisa tidak memiliki sumbangan nilai electoral ketika attitude aktor politik tidak disukai oleh publik. Kedua adalah persepsi negative, dimana pemerintahan dianggap gagal oleh publik. Kegagalan pemerintah ini bisa dipersepsikan akibat kebijakan yang dibuat atau akibat persepsi politik yang dicitrakan oleh kelompok oposisi.
Oleh karena itu, persepsi publik menjadi sangat menentukan tingkat keterpilihan aktor -- aktor politik yang berkontestasi dalam pemilu, ketika persepsi publik sedang berada dalam kondisi positif, tugas para politisi adalah untuk menjaga keberlansungan persepsi tersebut.
Pengendalian persepsi publik tersebut dilakukan dengan cara -- cara rasional, artinya adalah bentuk sosialisasi dan pemahan publik, membuka ruang diskusi, untuk meningkatkan kualitas program -- program kebijakan yang diambil oleh aktor politik dalam pemerintahan. Namun pasti persepsi publik yang positif akan senantiasa dirubah menjadi persepsi negative oleh kelompok oposisi yang pandai melihat celah -- celah kelemahan kelompok penguasa.
Hal tersebut menjadi sangat wajar, karena selalu ada anti-tesis dalam setiap tesis (proposal) kebijakan yang ditawarkan oleh aktor politik yang sedang berkuasa. Perdebatan memang harus terjadi karena hal itu merupakan diskursus untuk memformulasikan kebijakan yang benar -- benar tepat untuk publik. Namun pertarungan rasionalitas dalam demokrasi inilah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Demokrasi adalah ajaran pemerintahan dari rakyat yang membuat rakyat menjadi 'owner' dalam hierarki sistem pemerintahan, oleh karena itu persepsi publik juga menentukan arah politik di suatu bangsa. Persepsi publik menjadi sangat penting, aktor politik harus mempunyai kemampuan untuk melakukan 'branding' politik bagi penguasa atau memiliki kritik keras dan proposal kebijakan alternatif bagi oposisi.
Penulis : M. Qur'anul Kariem, S.IP., M.I.P
Koordinator Politics & Public Policy Institute