Secara tradisional, sarana dan prasarana ekonomi direncanakan, dibangun, dioperasikan, dan dipelihara oleh pemerintah. Persepsi ini didorong oleh konsep bahwa infrastruktur ekonomi merupakan barang publik (public goods), yaitu adanya konsumsi oleh satu pihak tidak mengurangi konsumsi pihak lainnya, serta semua orang mempunyai akses dan hak yang sama untuk menggunakan infrastruktur tanpa harus membayar. Contoh dari barang publik yang dibangun oleh pemerintah adalah jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi primer dan sekunder, fasilitas air bersih dan sanitasi desa, serta listrik desa.
Jaringan jalan merupakan salah satu elemen penting yang sangat berperan dalam memperlancar sistem perhubungan dan merupakan akar tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah. Secara umum, jaringan jalan di pesisir utara Kabupaten Bangkalan memiliki aksesibilitas yang cukup baik dengan dilalui oleh jalur arteri primer dan kolektor primer dari Kecamatan Bangkalan hingga Kecamatan Tanjung Bumi yang menghubungkannya dengan wilayah Kabupaten Bangkalan bagian selatan dan dengan kabupaten lainnya di Pulau Madura, khususnya Kabupaten Sampang. Jalur pesisir utara Kabupaten Bangkalan ini merupakan bagian dari jalur pantura Pulau Madura dimana data per akhir 2010, dari 312,29 km jalan provinsi di wilayah Madura, yang dalam kondisi baik ada 4,89 km, sedang 193,73 km, rusak ringan 102,38 km, dan rusak berat 11,29 km. Sebagian besar kebutuhan akan prasarana transportasi di wilayah kawasan pesisir utara Kabupaten Bangkalan berupa peningkatan kondisi jalan yang mengalami beberapa keluhan dalam aspek sarana dan prasarana transportasi seperti kondisi jalan rusak di beberapa titik tertentu ataupun kurang memadai padahal merupakan akses yang cukup penting, tingkat aksesibilitas yang cenderung masih rendah di beberapa wilayah. Kerusakan jalan di pantai utara Kabupaten Bangkalan rata-rata karena kurang maksimalnya fungsi saluran drainase yang ada di sepanjang jalan. Pemprov Jawa Timur melalui Dinas PU Bina Marga pada tahun anggaran 2011 telah menargetkan perbaikan infrastruktur jalan untuk wilayah jalur pantura Pulau Madura khususnya di Bangkalan dan Sampang dari dana sisa lelang proyek perbaikan jalan yang telah terealisasi. Namun, tak menutup kemungkinan pula akan dialokasikan tambahan dari PAPBD 2011. Hal ini mencerminkan bahwa alokasi dan untuk perbaikan infrastruktur jalan masih mengandalkan dana pemerintah. Untuk itu perlu ada perspektif lain dalam hal pembiayaan infrastruktur seperti yang akan diuraikan berikut ini.
Secara umum proyek infrastruktur masih belum menarik perhatian lembaga keuangan. Lembaga keuangan jangka panjang seperti asuransi dan dana pensiun masih belum melirik infrastruktur sebagai bagian dari portofolio investasi. Obligasi infrastruktur masih merupakan sebagian kecil saja, hanya sekitar 9% dari nilai obligasi yang beredar (outstanding) sebesar Rp 32,6 triliun (Susanto, 2003). Investasi oleh sistem lembaga keuangan nasional hanya mencapai 1.067 triliun. Keterbatasan kemampuan lembaga keuangan dan pemerintah, sumber dana dari luar negeri menjadi alternatif pilihan. Sayangnya, iklim investasi di Indonesia dianggap mempunyai resiko tinggi sehingga belum dilirik oleh investor luar negeri. Tindakan khusus (specific measures) diperlukan untuk mendorong masuknya investor baik lokal maupun asing ke bisnis infrastruktur di Indonesia.
Dalam dua dekade terakhir, di dunia internasional berkembang perspektif project financing untuk menggalang pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sektor swasta menggunakan skema ini terutama untuk mengurangi resiko melalui pengaturan struktur modal dan cashflow. Dalam struktur project financing ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pemilik proyek, kreditur, sponsor sebagai lembaga penjamin apabila terjadi kemacetan/kegagalan proyek, pemerintah yang memberikan konsesi dan menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, serta pembeli dan pemasok.
Kompleksitas project financing menuntut adanya kelenturan kebijakan pemerintah. Pertama, karena umumnya investor infrastruktur menuntut adanya dukungan dari pemerintah, misalnya kepastian kenaikan tarif secara berkala. Kedua, project financing memerlukan garansi keuangan (financial guarantee) untuk melunakkan persyaratan kredit yang umumnya berjangka pendek. Ketiga, investor asing umumnya menghendaki adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil dan transparan serta mencerminkan international best practices. Keempat, pemerintah diharapkan untuk menyediakan insentif sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan pelayanan infrastruktur. Pemberian infrastruktur harus dikaji secara hati-hati, terutama apabila pemerintah berkeinginan memberikan insentif pengurangan pajak, kontribusi dalam pembiayaan proyek, jaminan kinerja minimum untuk operator, kenaikan tarif berkala, jaminan keuntungan kembali ke negara asal, pemberian subsidi, dan kontribusi modal di perusahaan infrastruktur.
Sudah saatnya Indonesia menyiapkan pembentukan lembaga keuangan infrastruktur yang mampu menyediakan dana dan memberikan penjaminan. Salah satu bentuk yang sudah berkembang di dunia internasional adalah private sector infrastructure development facility (PSIDF). Sebagai penyedia hutang, PSIDF diharapkan mampu menyediakan berbagai instrumen seperti subordinate debt, contingent loans, refinancing, convertible debt, dan instrumen keuangan lainnya yang beersifat komplementer dengan pembiayaan utama (misalnya senior debt). Adopsi PSIDF membutuhkan tindak lanjut segera untuk menyusun desain lembaga keuangan infrastruktur, melakukan konsultasi publik, dan mempersiapkan peraturan perundangannya.
Oleh : Mohammad Hosen (3210. 205. 002)