Jawaban Prabowo mengenai Pengadilan Ad Hoc HAM di Debat Capres 2024: Tendensius dan Berusaha Mencari Simpati?

Polemik gelap masa lalu Orde Baru menjadi sorotan dalam debat Capres 2024 antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pertanyaan mengenai apakah Pabowo berani mendirikan Pengadilan Ad Hoc HAM dan membantu mencari 13 korban penghilangan paksa pada era Orde Baru yang tak kunjung ditemukan, digelengkan begitu saja oleh Prabowo. Ia menyebut pertanyaan itu berulang dan sudah ada jawabannya. Prabowo pun mengaitkan pertanyaan Ganjar dengan penemuan mayat di Jakarta akhir-akhir ini.

"Apalagi yang mau ditanya dengan saya. Saya sudah berulang kali dari dulu menjawab pertanyaan yang sudah ada jawabannya," kata Prabowo. Lalu Prabowo juga sempat melontarkan kata "come on" kepada Ganjar. Hal ini membuat suasana debat menjadi panas.

Respons yang ditunjukkan Prabowo ini sungguh tendensius dan mengundang tanda tanya. Seolah enggan mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang hingga kini menyisakan misteri dan kepedihan bagi banyak keluarga korban.

Sebagai sosok yang pernah menjabat posisi kunci di jajaran militer pada masa orde baru, sudah semestinya Prabowo bersedia membuka diri atas fakta sejarah kelam ini. Bukan dengan sikap mengelak dan emosional seperti dalam debat, melainkan sikap kooperatif demi mengungkap kebenaran. Seharusnya dari sejak awal Prabowo memberikan jawaban yang tegas bukannya malah tersulut setelah Ganjar memberikan jawaban yang semestinya dilakukan oleh Prabowo.

Pertanyaan Ganjar kepada Prabowo merupakan hal yang wajar dan perlu dijawab secara jujur. Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan salah satu masalah krusial yang belum terselesaikan di Indonesia.

Pembentukan Pengadilan Ad Hoc HAM merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pengadilan ini akan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Prabowo seharusnya tidak perlu menghindar dari pertanyaan Ganjar. Sebagai calon presiden, ia harus siap menjawab pertanyaan dari masyarakat, termasuk pertanyaan mengenai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Bukan dengan jawaban tendensius penuh emosi dan pengelakan fakta masa kelam. Para pemilih tentu bisa menilai sendiri, sikap mana yang lebih mencerminkan calon pemimpin sejati yang diharapkan.

Mayarakat tentu menaruh harapan besar pada sosok pemimpin yang tegas, namun juga bijaksana serta berjiwa besar yaitu yang mau mengakui kesalahan di masa lalu dan ikut berupaya memperbaiki sebagai bagian dari solusi. Hanya dengan menatap masa lalu dengan lapang dada dan rasa empati pada para korban pelanggaran HAM, maka bisa tercipta ruang rekonsiliasi nasional yang sejati.

Pertanyaan Ganjar juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat peduli dengan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Masyarakat ingin agar kasus ini segera diselesaikan secara adil dan transparan.

** FAHMI REZA, 15 Desember 2023