Konflik terjadi karena aparat penegak hukum terpaksa masuk ke Pulau Rempang untuk melakukan survei tanah dan penetapan batas wilayah. Polisi pun mengambil tindakan dengan melemparkan gas air mata untuk mengusir masyarakat. Gas air mata yang begitu merusak hingga merambah area sekolah hingga memaksa beberapa siswa dilarikan ke klinik untuk mendapatkan perawatan serius.
Pada tanggal 7 September, kurang lebih 1.010 anggota Polri, TNI, Satpol PP dan BP Batam diberangkatkan ke lokasi berkumpul atau batas wilayah sebagai tim gabungan.
Hal ini dianggap sebagai upaya preventif sebelum konflik pecah. Polisi disebut sangat kasar dan kurang empati saat menggunakan meriam air dan gas air mata untuk mengusir masyarakat Rempang. 4.444 masyarakat adat yang tinggal di 16 desa kuno di Pulau Rempang dengan tegas menolak untuk direlokasi. Desa-desa mereka dianggap memiliki sejarah dan budaya yang penting bagi mereka.
Kepala BP Batam mengungkapkan dalam waktu dekat, 3 desa yang berada di kawasan pembangunan pabrik harus direlokasi. Sejak Juni 2023, BP Batam telah melakukan kampanye sosialisasi kepada masyarakat Rempang yang akan dimukimkan kembali mengenai hak-hak yang akan diberikan pemerintah.
Dalam konteks sengketa pemulihan lahan, Presiden Jokowi meminta agar proyek Rempang tetap dibangun sebagai proyek strategis nasional. Jokowi menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan manfaat yang akan dinikmati setelah pemukiman kembali. Pembangunan proyek ini akan membawa banyak dampak dan manfaat positif bagi masyarakat.
Kehadiran asing diduga turut berperan dalam konflik di Pulau Rempang. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Individu ini meyakini jika Indonesia terus menerapkan kebijakan ekonomi yang efektif, maka tidak semua negara akan puas dengan pencapaian Indonesia.
Perlu diketahui bahwa Pulau Rempang akan diubah menjadi Rempang Eco-City dan akan dijadikan pabrik oleh Xinyi Glass Holdings, perusahaan manufaktur kaca asal China. Secara khusus, perusahaan asing pertama akan membentuk dana investasi hingga tahun 2080.
