Sangat jarang bahkan bisa dibilang tidak sama sekali saya merasa bangga terhadap kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini. Coba bayangkan, beberapa waktu lalu mereka menyepakati 15 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 untuk tidak perlu mengikuti proses verifikasi sebagai syarat untuk ikut berpartisipasi pada Pemilu 2019 mendatang.
Apa alasannya? Mau tahu? Ya, alasan mereka itulah yang membuat saya bangga. Mereka sepakat bahwa verifikasi KPU hanya dilakukan untuk partai politik baru. Untuk parpol lama, tidak harus diverifikasi, dengan alasan untuk menghemat biaya.
Alasan ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria, untuk melakukan verifikasi terhadap semua parpol, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 500 miliar. "Anggaran itu sangat besar. Kalau hanya partai baru yang diverifikasi, pemerintah bisa berhemat anggaran cukup besar" katanya. Subhanallah, sungguh luar biasa para wakil rakyat kita ini.
Namun ternyata, kebanggan saya terhadap DPR hanya terjadi sekejab saja. Seperti angin yang berhembus begitu saja tanpa menyapa. Di balik alibi "hemat biaya"yang mereka teriakkan ketika sidang paripurna, ada kabar lain yang begitu mengejutkan hingga menyesakkan dada.
Ya, DPR mengajukan dana yang jumlahnya tak kalah besar dibanding biaya untuk verifikasi semua parpol. Yakni 5,7 Triliun rupiah.Naik 1 Triliun dibanding anggaran tahun lalu yang berjumlah 4,7 T. Angka yang sangat fantastis.
Sampai disini saya baru mengerti. Ternyata hanya lembaga negara yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja yang dusuruh hemat biaya oleh Pansus RUU Pemilu di DPR, sementara DPRnya sendiri ingin berfoya-foya menggunakan uang rakyat. Bahkan, dengan entengnya al-Mukarrom Bapak Fadli Zon mengatakan, bahwa dana 1 Triliun itu masih kecil, "tidak sampai 0,5% dari APBN. Hanya 0,34%," katanya. Betul, Al-Mukarrom. Terima kasih, Anda memang "hemat biaya."
Diambil dari akun twitter @sergiohantoro. Sumber Gambar: Liputan6.com.