SIMALUNGUN | Pengadilan Agama Simalungun yang terletak di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara, sepanjang tahun 2021 mengalami lonjakan perkara cerai cukup signifikan. Data yang terlihat dari laporan tahunan pengadilan tersebut jumlah perkara perceraian sekitar 1.670 berkas perkara, rinciannya antara lain perkara perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami.
"Perceraian oleh pihak isteri disebut cerai gugat dan perceraian dari pihak suami disebut cerai talak, kedua perkara ini cukup banyak di sini," kata wakil ketua Pengadilan Agama Simalungun Alimuddin, SHI, MH kepada Kompasiana, Rabu (5/1/2022) lalu.
Jumlah yang begitu banyak menurut Alimuddin, disebabkan tingkat ekonomi masyarakat yang minim sehingga mengakibatkan mereka tidak sabar dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.
"Faktor ekonomi menjadi penentu, saat mereka susah, miskin, pengangguran, maka dalam rumah tangga banyak konflik, pertengkaran sehingga pilihan akhir ialah perceraian," lanjut pak wakil.
Selain faktor ekonomi rumah tangga yang kurang cukup, kekerasan dalam rumah tangga pun menjadi faktor utama terjadinya perceraian di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Beberapa faktor lainnya antara lain gangguan pihak ketiga, meninggalkan salah satu pihak, salah satu pihak menjadi pemabuk, penjudi, pemadat, mengonsumsi narkotika dan lain-lain.
Mengatasi hal itu, Alimuddin mengaku tidak dapat sendirian, pihak pemerintah dan masyarakat harus terlibat di dalamnya.
"Ini bukan hanya tugas pengadilan agama, namun menjadi pekerjaan rumah lembaga lainnya seperti pemerintah kabupaten, kementerian agama, masyarakat dan ulama," ungkapnya.
Tugas pemerintah kabupaten melalui membuka peluang kerja bagi masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, tugas ulama dan kementerian agama memberikan penyuluhan tentang dampak perceraian, dan tugas masyarakat menjadi mediator agar perceraian tidak terjadi. (AP)