BANGKALAN - Pemerintah Desa Kwanyar Barat Gelar Audensi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan, mereka menyoal terkait status tanah yang tengah digarap oleh PT. Rampak Naong di Gua Bukit Saiman Pantai Rongkang, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Bangkalan.
Kuasa Hukum Pemdes Kwanyar Barat, Rofi'i menegaskan bahwa tanah yang tengah digarap untuk perumahan oleh PT. Rampak Naong milik warga kwanae barat, namun ia menduga tidak terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak
"Tanah seluas 5 hektare itu milik warga Kwanyar barat, apakah itu sudah bekerja sama dengan 2 pemilik sertifikat tanah itu juga tidak ada kejelasan, mereka tidak mau terbuka," jelasnya. Senin (2/10/2023).
Tak hanya itu, rofi'i menduga bahwa secara yuridis untuk melakukan penggarapan, tidak dilengkapi oleh Pt. Rampak Naong Jaya.
"kegiatan pengembangan itu harus ada ijin dan BPN setiap kali ijin sebelum AMDAL dan dilakukan konsultasi kegiatan dengan BPN, akan tetapi hasilnya tidak ada sehingga dugaan kami semakin kuat tidak memiliki ijin penggarapan," paparnya.
Ia berharap, Pt. Rampak naong untuk sementara tidak melakukan pengembangan, lantaran polemik yang terjadi dengan masyarakat belum menemui titik temu.
"harapan kami berhenti dulu sebelum ada kepastian hukum jangan memaksa mengompori warga, sertifikat bukan atas nama PT rampak naong smeentara data yg dimiliki milik masyarakat Kwanyar barat," tuturnya.
Sementara kepala BPN Bangkalan, Arya Ismana menegaskan bahwa status kepemilikan tanah yang digarap oleh PT. Rampak Naong sudah SHM dan sah untuk di kelola, namun regulasi untuk melakukan pengembangan harus di patuhi.
"Iya memang tanah seluas 5 hektare itu sudah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan itu hak yang punya tanah mau digimanakan, yang penting kalau ada proyek perumahan seperti itu semua persyaratan izin harus dilengkapi," pungkasnya. (Lai)