Kisruh dan kasus jebolnya PDNS (Pusat Data Nasional sementara), bukanlah masalah sementara. Kasus ini, harus dijadikan kasus-pelik dan krusial bagi kedaulatan bangsa Indonesia.
Jelas sudah. Bocornya data, atau mudahnya dijebol data digital nasional oleh pihak lain ini, merupakan tamparan, kalau bukan disebut pukulan KO bagi bangsa Indonesia.
Tidak ada yang bisa bersembunyi dibalik kasus ini. Sistem digital lemah. Badan Siber pun, kecolongan. Tim IT gagal membangun dinding keamanan dan pengamanan. Alasan apapun, jelas, hanya memberikan sebuah gambaran mengenai alibi, dibalik kelemahan-kelemahan tersebut.
Sekali lagi. Tidak ada lagi yang perlu ditutupi, mengenai ragam kelemahan ini. Jebolnya data itu adalah bukti autentik evaluasi terhadap sistem digital bangsa Indonesia.
Berita kelemahan data, ketergantungan data, atau sistem digital kepada pihak asing, termasuk isu data KPU di server asing, adalah sejumlah informasi yang menunjukkan bahwa sistem digital nasional, masih rawan pencabutan dan pencatutan oleh pihak asing. Data dan informasi ini, boleh dibilang sebagai isu media sosial, namun fakta jebolnya PDNS adalah bukti tak terbantahkan mengenai lemahnya sistem digital bangsa Indonesia.
Menarik untuk direnungkan.
Jika di masa lalu, penjajahan sebuah negara (kolonialisasi) lebih berbasis pada wilayah, maka hal itu adalah ciri ari kolonialisasi jadul. Jaman dulu, dan konvensional. Ada yang menyebutnya, sebagai kolonialisasi 1.0.
Nah, di zaman sekarang ini, tidak demikian adanya. Kolonialisasi atau pengangkan kedaulatan sebuah negara, tidak lagi berdasarkan pada wilayah, perdagangan, atau kekuasaan-boneka, melainkan mengarah pada basis digital. Artinya, siapa yang menguasai jariangan digital, maka dia akan bisa menguasai opini, perdagangan, dan kekuasaan. Dengan penguasaan jaringan atau digital, maka dia akan mampu membuat warna utama dalam wajah kehidupan negara atau masa depan dunia ini.
John Naisbitth pernah mengatakan , era demokrasi akan diganti dengan era netokrasi, atau kekuasaan berbasiskan pada sistem jaringan. Bila hal ini, dikaitkan dengan pandangan McLuhan, maka yang dimaksud dengan netokrasi itu adalah sistem digital atau sistem jaringan, bukan kerjasama konvensional melainkan kerjama digital dengan basis teknologi internet.
Internt of Think (IoT) hari ini menjelma bukan sebagai instrumen teknologi, atau instrumen komunikasi dan perdagangan, tetapi juga adalah instrumen kekuasaan. Dengan IoT sebuah negara, seperti halnya China, Amerika Serikat atau negara adikuasa-teknologi, akan memosisikannya sebagai instrumen politik untuk memperlancarkan agenda-kolonialiasi 4.0.
Pada konteks inilah, tampaknya sudah waktunya untuk menggaungkan sistem-ideologi bangsa Indonesia yang menekankan kedaulatan-digital. Kedaulatan digital, bukan saja menyelamatkan bangsa Indonesia di dunia maya, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga kelangsungan ekonomi, dan masa depan Indonesia.