Bagi masyarakat umum, kesigapan Pemerintah dalam memberantas Judi online, malah menjadi bahan perbincangan. Dibincangkan masyarakat, bukan karena tertarik dengan sikap dan tindakan pemerintah dalam pemberantasan, melainkan lebih disebabkan terkait dengan ketidakmengertian masyarakat terhadap apa yang sedang terjadi di negeri ini.
Pertama, jika memang benar, berita dari PPATK, bahwa pemain judi online itu ada anggota DPR dan DPRD, maka pertanyaannya, adalah apakah mereka itu adalah korban judol ? atau, apakah mereka itu adalah pemain lapangan yang mencari keuntungan dari judol ?
Rasanya. Bila hal itu benar-benar terjadi, maka 'konyolnya' masyarakat bawah, tidak jauh bedanya dengan masyarakat elit di lembaga legislatif. Artinya, mana mungkin, kita berharap akan lahir peraturan-peraturan yang mampu menghapus judol, manakala pemainnya itu adalah perumus kebijakan itu sendiri.
Aha!
Kedua, jika bukan korban judol, dan dampaknya, adalah agak (catat : agak) dipahami untuk konteks yang serupa ini. Mengapa demikian ? ya, bukankah mereka itu memiliki modal ekonomi dan modal kekuasaan yang sangat 'digjaya' di negeri ini. Dengan possi dan kuasa serupa itu, akankah dia memosisikan diri sebagai korban judol ? atau, malah menjadi pemain utama atau menjadi backing dari bandar judol itu sendiri !
Ketiga, saat satgas pemberantasan judi online mengatakan bahwa skala prioritas saat ini adalah pada pencegahan, dan bukan pada penangkatan bandar judol, adakah hal ini, memiliki kaitannya dengan informasi yang ada dari PPATK tersebut? artinya, akankah ada logika yang beririsan, mengenai adanya anggota legislatif yang bermain judol, dengan strategi Satgas pemberantasan yang tidak mengarah pada bandar judol?
Semua itu, adalah sebuah pertanyaaan. Pertanyaan itu, menjadi ramai dan sangat riuh, karena, ketidakjelasan sikap Pemerintah dalam menghadapi masalah sosial ini.
Masyarakat kecil berharap. Pemerintah mampu memberikan jawaban yang tegas dan jelas, jangan sampai prasangka masayrakat, mengenai adanya aliran-keuntungan judol masuk ke kantor-kantor penegak hukum.
Belum lenyap dari ingatan masyarakat. Bagaimana kisruhnya kasus Sambo, yang kemudian diseret-seret mengarah pada 'backingan' praktek judol di negeri kita. Berita itu, selanjutnya tidak terkonfirmasi. Tetapi, logika masyarakat, sangat sulit menghapus kaitan antara satu masalah dengan masalah lain.
Masyarakat tahu, bahwa aparat kepolisian dan militer itu, ada kewajiban untuk menjaga fasilitas umum atau fasilitas vital di daerah masing-masing. Soalannya, apakah, perlindungan terhadap tempat bandar narkoba, bandara judol, pun menjadi bagian dari tempat-tempat yang diamankannya ?