Masalah Kesehatan dalam Kebijakan Politik

Politik kesehatan adalah kebijakan negara di bidang kesehatan. Yakni kebijakan publik yang didasari oleh hak yang paling fundamental, yaitu sehat merupakan hak warga negara. Sehingga dalam pengambilan keputusan politik khususnya kesehatan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sebaliknya politik juga dipengaruhi oleh kesehatan dimana jika derajat kesehatan masyarakat meningkat maka akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Kesehatan adalah bagian dari politik karena derajat kesehatan atau masalah kesehatan ditentukan oleh kebijakan yang dapat diarahkan atau mengikuti kehendak (amenable) terhadap intervensi kebijakan politik. Kesehatan bagian dari politik karena kesehatan adalah hak asasi manusia.

Hal ini menunjukkan pentingnya hubungan antara kesehatan dan politik dalam meningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Seperti yang kita lihat saat ini dimana politik bukan hanya ada dalam lingkungan politik semata tetapi juga sudah merangsat masuk ke dalam dunia kesehatan,pemerintah mengadakan program-program tertentu untuk menciptakan lingkungan  dan masyarakat sehat,jasmani,rohani,sosial serta memampukan masyarakat hidup produktif secara sosial ekonomi. Salah satu contoh dari politik kesehatan yaitu dimana pemerintah memberikan anggaran kesehatan yang sangat besar untuk rakyat sesuai dengan proporsi kebutuhan mengingat kebutuhan akan kesehatan sangat besar

Salah satu contoh lain dari politik kesehatan yang bisa kita ambil yaitu pembuatan Perda Kawasan Tanpa Rokok, Penerapan kawasan tanpa rokok melindungi hak bukan perokok untuk menghirup udara yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok. Larangan merokok perlu diterapkan di tempat-tempat umum, tempat kerja dan transportasi umum. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok tidak saja untuk memenuhi hak bukan perokok untuk menghirup udara bersih dan sehat, namun juga membantu perokok untuk dapat menahan / menunda kebiasaan merokoknya dan sebagai langkah awal perokok untuk berhenti merokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga semakin menyadarkan banyak orang akan bahaya adiktif rokok dan mengembalikan norma untuk tidak merokok di tempat umum, utamanya diruangan tertutup.

Pengaruh politik terhapa kesehatan yaitu Penentuan kebijakan di bidang kesehatan memang merupakan sebuah sistem yang tidak lepas dari keadaan disekitarnya yaitu politik. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan merupakan produk dari serangkaian interaksi elit kunci dalam setiap proses pembuatan kebijakan termasuk tarik-menarik kepentingan antara aktor, interaksi kekuasaan, alokasi sumber daya dan bargaining position di antara elit yang terlibat. Proses pembentukan kebijakan tidak dapat menghindar dari upaya individual atau kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan agar suatu kebijakan dapat lebih menguntungkan pihaknya. Semua itu, merupakanmanifestasi dari kekuatan politik (power) untuk mempertahankan stabilitas dankepentingan masing-masing aktor. Bahkan tak jarang terjadi pula intervensi kekuasaan dan tarik-menarik kepentingan politis dari pemegang kekuasaan atau aktor yang memiliki pengaruh dalam posisi politik

Namun yang terjadi saat ini dimana lingkungan sosial,ekonomi, dan politik berada pada situasi krisis, termasuk sektor kesehatan telah membuat masyarakat terutama masyarakat golongan miskin bertambah menderita karena semakin sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun milik swasta. Dalam hal ini rumah sakit sebagai organisasi sosial bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit harus berfungsi sebagai rumah sehat yang melaksanakan kegiatan dan promotif bagi kesehatan pasien.

Oleh karena itu, untuk menciptakan dalam kesehatan masyarakat yang prima maka dibutuhkan berbagai peraturan yang menjadi pedoman bagi petugas kesehatan dan masyarakat luas, sehingga suasana  dan lingkungan sehat selalu tercipta dan hidup aman.