Urgensi Masyarakat Madani dalam Ranah Demokrasi

Telah banyak pengambil alihan masyarakat sipil di Indonesia melalui pendekatan ilmiah yang mencakup berbagai padanan seperti 'masyarakat sipil' dan 'masyarakat madani'. Masyarakat madani adalah masyarakat yang terkait dengan masyarakat Islam yang pernah didirikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai masyarakat urban atau beradab, dengan egalitarianisme (kesetaraan), menghargai pluralisme, menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi dan refleksi, dll. Oleh karena itu, masyarakat madani berarti masyarakat beradab. Selain itu, masyarakat sipil adalah konteks masyarakat yang mandiri dan demokratis.

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai, dan hukum yang ditopang oleh kecakapan, keyakinan, dan perolehan pengetahuan yang beradab. Shamsuddin Harris, di sisi lain, berpendapat bahwa masyarakat sipil adalah ranah interaksi sosial di luar pengaruh negara, komunitas yang paling intim seperti keluarga, perkumpulan sukarela, gerakan sosial, dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga negara. bahwa itu adalah model yang terdiri dari lingkungan.

Seiring perkembangan zaman dan budaya budaya baru yang muncul tanpa kendali akan memungkinkan Masyarakat Indonesia dalam masa transisi tersebut akan kehilangan norma lama yang selama ini telah menjadi pegangan dalam sstem sosialnya. Namun norma baru sebagai penggantinya belum juga ditemukan. Akibatnya dapat ditebak, masyarakat menjadi sering mengalami disorientasi, dan krisis eksistensial yang bermuara pada budaya anarki anggota-anggotanya. 

Tatanan suatu bangsa dengan kata lain yang ideal hanya bisa tercipta melalui pemerintahan yang kuat dan terkonsolidasinya masyarakat madani (civil society) yang memposisikan dirinya sebagai penyeimbang negara. Jadi, persoalan mendesak yang dihadapi bangsa Indonesia adalah penataan kembali sistem kelembagaan politik, publik, dan sosial kemasyarakatan. Penataan ini harus dibarengi pula dengan pemahaman terhadap pandangan dunia (world-view) terhadap nilai-nilai religius, etika, dan moral dalam diri setiap warga negara.

Menyesuaikan dengan sistem politik Indonesia yang berasakan dengan sistem  demokrasi. Demokrasi dengan civil society memiliki hubungan yang sangat kuat yaitu dari pendekatan atau masalah nilai dan budaya, masalah masalah civil society,tingkat modernisasi demokrasi. Hal ini merupakan suatu hubungan pasang surut antara masyarakat dan Negara.

Interaksi sosial-politik ekonomi secara umum dapat dipahami sebagai interaksi antara ranah negara, bisnis, dan masyarakat sipil. Masing-masing dari ketiga bidang ini memiliki kepentingannya masing-masing. Ada yang bisa bertarung bersama, ada yang tidak, dan ada yang berbenturan. Situasi konflik ini juga umum terjadi di negara-negara demokrasi baru di mana ruang kebebasan disalahpahami. Akibatnya, konflik politik mudah mereda dan mudah kambuh tergantung pada iklim politik dan ekonomi yang melingkupinya.

Partisipasi politik di era demokrasi saat ini tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari kontribusi masyarakat sipil, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembangunan pemerintahan. Hal ini juga sangat terasa dalam kegiatan tercapainya  kekuasaan atau kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional. 

Melihat hubungan interaksi antara masyarakat sipil dan demokrasi yang yang sangat membutuhkan suatu orasi masyarakatnya terhadap kemajuan demokrasi tersebut. Sehingga hadirnya suatu sistem demokrasi tanpa campur tangan rakyat maka akan dangkal demokrasi tersebut dan memungkin sering akan terjadi kontra dalam keputusannya,karena jika melihat pengertian secara umum demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Jadi kalu melihat sutu kontribusi masyarak madani (civil society) di zaman demokrasi mereka memilki penopang kuat terhadap jalannya sutu demokrasi yang di lakukan negara. Ketika terjadi suatu perubahan yang bertentangan dengan  demokrasi sepeti sistem sosial yang tertutup, birokrasi yang kaku,dan lain sebagainya. Situasi inilah yang akan memunculkan suatu peranan masyarakat madani untuk menjunjung keadilan dan kesejahteraan bersama.