Pemberitaan media terhadap bantuan sosial (Bansos) beberapa waktu belakangan membuat kita patut prihatin. Bansos yang sejatinya disalurkan secara cepat kepada penerima, terpaksa terganjal oleh permasalahan pendataan dan branding (mencetak kemasan).
Pendataan penerima manfaat memang bukan perkara yang baru. Sudah sejak lama, masalah pendataan ini mengalami permasalahan. Ironisnya, ketika ada program-program seperti ini, jumlah orang miskin acapkali bertambah. Seperti juga dimasa lalu dalam program bantuan langsung tunai (BLT) di era Bapak SBY yang dikritik habis-habisan oleh PDIP itu.
Bukan hanya di soal bantuan ini, data di banyak kebutuhan selalu jadi persoalan. Di Pemilu, data ini menjadi masalah klasik (sejak Pemilu 1999 hingga 2019) yang entah kapan bisa selesai. Apatah lagi yang menyangkut bantuan, bisa lebih runyam. Demikian halnya di sektor pertanian. Bukan hanya itu, daerah-daerah juga acap kali mentaktisi jumlah penduduk ini karena menyangkut besaran dana alokasi umum (DAU). Jadi dalam soal data ini, rasa-rasanya kita bermasalah. Perlu ada jalan keluar yang bisa membuat data jadi clear.
Sekarang masalahnya, kepala daerah petahana ini memanfaatkan Bansos bagi kepentingan pencitraannya. Bansos (beras, minyak goreng, ikan sarden, kecap, indo mie, masker, hand sanityzer, dll) yang sejatinya cepat dibagikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 jadi terlambat karena harus dibranding; di pasang gambar kepala daerah. Seperti pada kasus hebohnya salah seorang kepala daerah di Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Miris sebenarnya melihat kepala daerah aji mumpung. Mengambil untung ditengah himpitan masalah rakyat. Padahal, sebagai kepala daerah petahana ia memiliki banyak kesempatan untuk menciptakan program-program yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Tidak menggunakan momentum Covid-19 ini sebagai media pencitraan. Seolah-olah ia amat pro rakyat. Padahal sejatinya ia dipaksa oleh Covid-19 ini untuk pro rakyat.
Kepala daerah petahana yang menggunakan momentum Covid-19 ini untuk pencitraan dengan memasang gambar-gambarnya pada Bansos yang dibagikan sangat tidak etis. Mengapa tidak menulis saja logo pemerintah daerah. Toh anggaran yang digunakan adalah uang rakyat dari APBD dan APBN.
Mengapa banyak kepala daerah petahana yang tidak percaya diri maju dengan klaim program-program yang berhasil ia kembangkan? Mengapa harus menumpang lagi di proyek-proyek Bansos? Tentu saja, karena banyak kepala daerah yang inkopotensi dalam mengerjakan program-program peningkatan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya inkompetensi, tetapi gagal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kalau dilakukan evaluasi yang mendasar terhadap kepala daerah nampaknya ada permasalahan dalam program-program peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejak 2016, masalah ketimpangan di Indonesia masih sangat lebar jaraknya. Gini ratio kekayaan di Indonesia tercatat mencapai 83 persen dengan 1 persen kelompok terkaya di Indonesia memiliki akumulasi kekayaan hingga 45 persen, kedua angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata internasional (Kompas, 05/04/2020).
Kenyataan ini harus kita akui bahwa kebijakan, investasi dan program-program pemerintah harus di evaluasi. Kepala daerah harus meninjau ulang agenda-agenda pembangunan ekonominya, apakah sudah berpihak pada kebanyakan kaum papa, miskin dan mustadha'afin? Kalau tidak segeralah lakukan langkah-langkah.
Jangan malah Bansos dijadikan praktik klientelisme menjelang Pilkada serentak 2020. Mulyadi Sumartono (2014) mengatakan bahwa praktik Bansos dilakukan oleh politisi tidak lain untuk meningkatkan popularitas. Tujuan akhirnya pada bagaimana memenangkan perebutan kepala daerah.