Ada berita menarik pekan ini di Cilegon, Banten, seperti dimuat dalam salah satu Media Online. "Berhasil Rebut Posisi Walikota, Helldy Ajak Ribuan Kader Lengserakan Golkar dari Tahta Legislatif", begitu judul beritanya.
Adapun isi beritanya terkait dengan kegiatan acara pelantikan PAC dan Ranting serta Rapat Pengurus atau Rakercab DPC Partai Gerindra Kota Cilegon beberapa hari lalu.
Ketua Gerindra Helldy Agustian memastikan akan melengserkan Golkar dari tahta Ketua DPRD Kota Cilegon. Helldy menilai sekarang dirinya sudah berhasil melengserkan Golkar dari tahta eksekutif sehingga pada pemilu 2024 akan juga melakukan hal yang sama terhadap Legislatif (Banten Raya.co.id 14/10/23).
Helldy Agustian adalah Ketua DPC Partai Gerindra yang juga sebagai Walikota Cilegon. Tentu sah sah saja seorang Ketua Parpol memberikan motivasi kepada kader untuk memenangkan perhelatan politik. Tapi motivasi itu harusnya disampaikan dengan bahasa santun. Pemilihan frasa Melengserkan yang disampaikan Ketua Gerindra ini berkonotasi tidak baik. Arti melengserkan sebagaimana disebutkan dalam KBBI memiliki 95 arti, diantaranya Menurunkan,Menjatuhkan, Mencopot, Memberhentian, Memecat, Mendepak, Menendang, Melemparkan, Mendongkel dan lainnya. Siapa yang akan dilengserkan?, Jelas sekali disebutkan yang akan dilengserkan adalah Golkar dari Tahta Legislatif.
Narasi yang disampaikan Ketua Gerindra itu, jelas jauh sekali dari etika berpolitik. Boleh saja memberikan motivasi, sah sah saja mengungkapkan motivasinya agar partainya menjadi pemenang, kemukakan saja ide dan gagasannya dalam upaya untuk mencapai kemenangan itu. Apa perlunya menyebutkan Partai Golkar akan dilengserkan dari Tahta Ketua Legislatif. Perlu diketahui bahwa saat ini, ketua DPRD Cilegon dipegang H.Isro Mi'raj dari Partai Golkar.
Banyak cara untuk memenangkan perhelatan politik. Seperti halnya saat Pilkada 2020 lalu, Helldy Agustian yang berpasangan dengan Sanuji P. memenangkan perhelatan itu. Senjtanya dengan membagikan Kartu yang disebut Kartu Cilegon Sejahtera, berjanji pula membagi bagi uang APBD (beasiswa, Opersaional Masjid dll), jika dalam 3 tahun tidak ter-realisasi siap mundur.
Dengan Narasi seperti yang disampaikan dalam acara itu jelas mengandung konotasi yang buruk seolah mengajak dan membuka ruang konfrontasi antara Gerindra dengan Golkar. Arti lain dari narasi itu, membuktikan bahwa keinginan untuk menang dalam Pileg 2024, bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi semata mata untuk melengsengserkan Golkar dari kursi ketua DPRD Cilegon.
Jika Gerindra ingin menduduki jabatan Ketua DPRD, menangkan saja dulu Pilegnya, tidak usah kemudian menyebut memastikan akan melengserkan Golkar dari jabatan Ketua Legislatif, sebab Golkar juga punya kader dan infrastruktur partai yang sudah mengakar dan siap memenangkan kontestasi yang bernama Pileg.
Hal seperti ini yang tidak terpikirkan oleh daya olah dan daya pikir ketua Parpol sekaligus juga seorang Pimpinan daerah yang telah membuat kesepakan bersama melalui Deklarasi Pemilu Damai yang diselenggaran oleh Polres Cilegon bersama Forkopimda, Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu pada september lalu di Gedung Serbaguna Polres Cilegon.
Sebagai Ketua Partai Politik sekaligus sebagai Pimpinan Daerah, seharusnya memahami dan menghayati apa yang disampaikan oleh pemangku kepentingan dalam deklarasi tersebut seperti Kapolres Cilegon, Wakil Walikota Cilegon (mewakili Walikota-- tentunya), KPU yang mengajak semua elemen masyarakat untuk melakasanakan Pemilu Damai termasuk para Ketua Parpol yang hadir saat itu.