Awal bulan januari atau bisa dibilang awal tahun 2015 , pemerintah kota Malang telah menjadwalkan untuk mengoperasikan bus sekolah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti motor yang sering digunakan untuk berangkat sekolah. Namun pada kenyataannya , pada tanggal 5 januari 2015 , bus sekolah tidak jadi dioperasikan karena menuai kendala konflik kepentingan dari sopir angkot. Sehingga pada liputan yang dimuat oelh Surya(2015) bahwa ,
"Dinas Pendidikan Kota Malang tidak segera menggelar razia kendaraan siswa mulai Senin (5/1/2015), meskipun Walikota M Anton meminta agar siswa yang tidak memiliki SIM dan membawa kendaraan pribadi ditertibkan.
Zubaidah Kepala Dindik Kota Malang mengatakan surat keputusan untuk mendasari sosialisasi itu juga sudah dibuat dan akan dibagikan pada siswa begitu mereka masuk sekolah.
Sosialisasi akan melibatkan polisi, orang tua siswa, guru dan juga kepala sekolah.
“Besok (Senin) kami memulai sosialisasinya yang intinya melarang siswa yang tak memiliki SIM, utnuk tidak membawa kendaraan ke sekolah,” papar Zubaidah."
Diharapkan untuk menghindari konflik dengan sopir angkot, pemerintah menargetkan untuk pengguna bus sekolah nanti adalah para siswa yang menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju sekolah saja , sehingga tidak mempengaruhi pengguna angkutan umum.
