Setiap tanggal 25 November, kita selalu dipaksa untuk sedikit merefleksi dunia pendidikan yang belum juga mampu mendekati apa yang sudah dicitakan dalam konstitusi negara kita. Kita sering melihat kondisi memprihatinkan dunia pendidikan yang seakan tanpa ada ujungnya.
China saat ini tentu mencengangkan semua mata yang melihatnya. Negara tirai bambu itu melesat jauh meninggalkan negara negara lain, bahkan negara seperti Amerika pun tinggal menghitung waktu untuk segera dilampaui kekuatannya.
Kemajuan China yang mencengangkab itu tentu disumbang oleh pendidikan yang bermutu juga. Bagaimana Kemajuan teknologi bisa diraih jika para sarjana teknologi nya hanya lulusan kampus ruko?
Pendidikan yang maju memang menjadi sebuah prasyarat mutlak sebuah kemajuan bangsa. Jika bangsa Indonesia masih mengimpor cangkir, garam, bahkan jepitan rambut, lalu mimpi untuk menciptakan HP dengan mode yang mampu mengalahkan Samsung adalah sebuah mimpi yang ada dalam sebuah mimpi.
Menteri Pendidikan saat ini, Mas Nadiem, sebentar lagi akan berpamitan, bersamaan dengan munculnya kabinet baru dan presiden barunya. Lalu bagaimana dengan kerja Nadiem selama 5 tahun?
Persoalan klasik yang selalu mengusik. Pendidikan dijadikan persoalan 5 tahunan. Jangankan bicara tentang generasi, bicara perubahan kurikulum saja sudah menjadi sangat menciutkan dada.
Kurikulum Merdeka mungkin akan diteruskan oleh menteri baru. Tak apa jika hanya diubah sedikit sedikit saja. Kenapa? Karena kurikulum tersebut baru pada tahun depan akan menjangkau semua tingkatan kelas. Tapi hanya untuk wilayah DKI. Untuk wilayah lain, kurikulum tersebut ada yang baru dimulai. Tak ada lagi kurikulum pilihan.
Jika ada sekolah baru mulai menggunakan kurikulum Merdeka, tapi menteri pendidikan yang baru sudah gregetan untuk mulai unjuk gigi, karena tanpa itu sering dianggap tak kerja, bagaimana persoalan tak bertumpuk di lapangan?
Lalu, persoalan persoalan yang datangnya dari dunia antah berantah itu, pasti akan ditimpakan pada para guru sebagai hasil dari ketidakberhasilannya dalam bekerja. Lalu, mulai muncul suara suara gugatan pada anggaran 20 persen untuk pendidikan. Lalu, muncul upaya untuk melenyapkan dana sertifikasi guru.
Guru menjadi sasaran paling gampang untuk disasar sebagai biang kerok persoalan pendidikan yang seakan betah di negeri ini.