Jika gunjang ganjing Demokrat tidak segera diakhiri, kemungkinan kudeta itu akan terjadi juga. Sangat bergantung bagaimana AHY yang telah melemparkan dapat menarik kembali dengan selamat.
Istana sudah menjawab surat AHY bahwa persoalan Demokrat sebagai persoalan internal partai. Jawaban yang sudah pasti dapat diperkirakan dari awal. Sehingga langkah AHY dapat dikatakan sebagai sebuah kekeliruan yang cukup fatal.
Partai harusnya semakin independen. Baik ketika mengalami mendapatkan serangan maupun ketika mendapatkan bujuk rayu. Independensi partai inilah yang diharapkan oleh bangsa ini untuk menjadikan demokrasi di negeri ini menuju ke tahap idealnya.
Seberapa pun beratnya serangan, kemampuan partai dalam menghadapi nya akan menjadi cermin seberapa jauh partai itu kokoh. Ketua Umum menjadi nakhoda yang seharusnya teguh memimpin pasukan dan mengendalikan pertahanan dan menyusun strategi serangan balik.
Surat AHY ke pihak luar dapat dilihat sebagai kekurangtahanan seorang panglima partai dalam menghadapi gonjang ganjing internal partai. Jika pihak luar tersebut masih berkait dengan partai saja, hal tersebut sudah terlihat jelas sebagai sebuah kelemahan. Bagaimana jika pihak luar tersebut jelas jelas orang lain, dalam artian tokoh dari partai lain?
Kondisi inilah yang akan terus dieksploitasi oleh orang orang dalam partai untuk meneruskan langkah mereka. Mereka akan melihat bahwa kemandirian partai sudah ternodai.
Lagi lagi dituntut kemampuan AHY secara mandiri mengembalikan kepercayaan dalam Demokrat sendiri. Bukan pula melalui bantuan siapa pun termasuk bapaknya, yang selama ini masih menjadi mentor utama dalam menjalankan nakhoda politik yang keras di negeri ini.
Jika AHY mampu mengembalikan kepercayaan tersebut, Demokrat akan kembali tenang di bawah komando nya. Jika AHY tidak mampu, maka mimpi tentang kudeta kemungkinan besar justru akan menjelma menjadi kenyataan.
Dalam setiap partai ada mekanisme kudeta melalui KLB. Sehingga siapa pun orang yang menjadi ketua umum sebuah partai tak perlu alergi dengan kudeta. Karena cuma presiden sebagai seorang kepala negara yang tidak boleh dikudeta. Kudeta terhadap presiden berarti melanggar konstitusi.