Kecurigaan terhadap partai memang wajar. Mereka berasal dari partai. Dipilih partai. Menjadi petugas partai. Kenapa partai masih asik asik aja?
Saya tidak tahu prosesnya, apakah presiden menerima banyak nama dari partai kemudian memilih salah satu atau salah dua dari yang banyak itu, atau memang partai hanya menyodorkan nama itu sambil mengancam mau tak mau presiden harus memilih nama yang diajukan partai tersebut sebagai menteri.
Akan tetapi, jelas tak mungkin presiden yang memilih sendiri sebebas mungkin dari kader partai yang dianggap mampu bekerja baik dan tak mungkin korupsi. Sehingga, masih ada tanggung jawab partai di situ.
Tak boleh partai hanya tampil hanya untuk meminta maaf. Tak perlu permintaan maaf itu, kalau hanya untuk pantes pantes saja. Apalagi kalau minta maaf pun tak?
Menteri independen sepertinya tidak ada yang ditangkap polisi karena korupsi?. Kenapa?
Ini juga kecurigaan lagi jadinya. Menteri independen tidak punya utang jasa kepada siapa pun. Menteri independen hanya bertanggung jawab kepada Presiden belaka. Ketika presiden berharap kerja baik, maka mereka mampu menjawab harapan presiden tersebut.
Sebut saja Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, dan Basuki. Mereka adalah menteri hebat yang penuh integritas. Punya kapasitas dan kapabilitas lebih.
Berbeda dengan menteri dari partai. Yang dari hari pertama saja sudah dipenuhi berbagai pertanyaan ragu. Kinerja mereka sama sekali belum terlihat sebelumnya. Bahkan namanya saja nyaris belum pernah terdengar.
KPK harus terus menelusuri aliran dana para menteri koruptor. Lebih penting lagi, KPK harus mampu menyelidiki juga, apakah ada duit yang mengalir ke partai asal mereka.
Memang sulit. Sangat sulit. Karena mereka akan mengelit ngelitkan semua jalur duit korupsi. Akan tetapi, KPK tentu akan mampu menelusuri dengan baik.