Anomali paling menyedihkan, ketika seorang ketua MUI kecamatan berani menyandingkan foto Ketu MUI pusat dengan kakek Sugiono di dalam medsosnya. Ada yang tidak beres di dalam MUI sendiri.
Kalau dicermati, keberadaan MUI sendiri sering tidak jelas. MUI merupakan sebuah ormas. Dan selalu mengaku sebagai representasi umat Islam. Tapi di dalam MUI sendiri, perbedaan nya cukup jauh.
Sehingga orang sering menganggap tak perlu ada MUI karena sudah NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya yang lebih solid ke dalam. Karena keputusan keagamaan lebih sering dilakukan seseorang berdasarkan ormas induk tersebut.
Anggap saja tentang keputusan awal Ramadan dan hari Raya Idulfitri. Seseorang akan mengikuti keputusan NU atau Muhammadiyah. Yang terkadang berbeda ketika berkumpul sidang di Kemenag. Bukan MUI.
Selama ini, MUI juga terlihat dan lebih terasa sebagai oposisi. Beberapa keputusan berbeda, bahkan berlawanan dengan keputusan pemerintah. Padahal, Kyai Ma'ruf sendiri ada di dalam pemerintahan sebagai seorang wakil presiden.
Akan tetapi, karena perbedaan di dalam MUI berdasarkan asal ormas nya memang begitu terasa, maka keberadaan Kyai Ma'ruf di pemerintahan hanya dianggap merepresentasikan NU daripada merepresentasikan keberadaan MUI.
Persoalan pilkada DKI memang cukup merenggangkan tokoh-tokoh Islam tertentu dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Dan tokoh-tokoh Islam yang berseberangan dengan pemerintahan sebagian besar duduk di MUI.
Seharusnya, persoalan itu sudah selesai ketika pilkada selesai. Apalagi ketika Jokowi menggandeng Kyai Ma'ruf sebagai calon Wakil Presiden. Akan tetapi, ternyata belum. Beberapa tokoh MUI masih terlihat berdiri sebagai oposan.
Dan ini bukan pekerjaan mudah bagi seorang Kyai Ma'ruf. Sudah setahun, tapi persoalan di MUI masih terus ada.
Pekerjaan membereskan MUI belum terlihat. Upaya upaya seperti mengalihkan sertifikasi halal juga terus mendapatkan perlawanan. Apalagi upaya sertifikasi dai. Padahal, kabarnya, MUI sendiri sudah menjalankan sertifikasi dai tersebut.