Bukti yang dibawa berupa link berita.
Bagi saya yang termasuk awam hukum saja, berita seperti di atas sudah amat sangat menggelikan. Masa iya, jagoan jagoan hukum itu hanya membawa sampah ke MK sih.
Jadi inget cerita tentang pokrol yang diceritakan dalam roman yang dikarang sezaman dengan Siti Nurbaya yaitu Azab dan Sengsara.
MK jelas sebuah lembaga hukum. Berarti pertarungan di MK adalah pertarungan hukum. Siapa yang mampu menghadirkan bukti yang dapat meyakinkan hakim hakim di MK, pasti dia yang akan menjadi peraih kemenangan.
MK bukan lembaga politik. Karena sudah ada partai politik yang berkumpul di gedung megah di Senayan. Biarlah mereka yang di Senayan itu yang berpolitik dan berakrobat politik.
Sehingga menjadi sebuah ketidakwajaran jika MK dijadikan akrobat politik. Sehingga sebuah ketidakwajaran jika MK dijadikan sebuah arena sirkus politik.
Jika kubu Prabowo melalui kuasa hukumnya seperti Bambang Widjojanto dan Deny Indrayana bermaksud menggugat keputusan KPU dalam rekapitulasi suara pilpres 2019 yang memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin sesuatu yang sangat konstitusional. Walaupun pada awalnya menjengkelkan karena bersikap tak menggugat ke MK dan lebih senang berjuang di jalanan ala preman seperti diungkapkan oleh Titiek Suharto.
Kalau sekarang menjadi langkah hukum dan dikawal oleh para pemangku hukum, sebaiknya kubu Prabowo Sandi tidak usah teriak teriak model politikus kupret yang hanya mementingkan diri sendiri dan memprovokasi orang orang bodoh yang bingung melihat realitas politik yang tak bisa dan tak akan bisa dipahami dengan logika lugunya mereka.
Akhiri sirkus politik di MK, fokuskan ke aspek-aspek hukum saja. Jika tak ingin dikenang sebagai tukang bikin polah di negeri yang cinta damai ini.
Semoga mereka masih bisa mencintai negeri ini.